Moeldoko Bilang Pembatasan Akses Medsos 22 Mei Lalu demi Cegah Anarki

Moeldoko Bilang Pembatasan Akses Medsos 22 Mei Lalu demi Cegah Anarki

Selasa, 18 Juni 2019 | 16:59 WIB
Moeldoko membantah tuduhan bahwa pemerintah semena-mena.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Photo :
  • VIVA/Eduwar Ambarita

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

VIVA – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyampaikan bahwa pemerintah pada dasarnya tidak bermaksud mengekang kebebasan berpendapat masyarakat dan bertindak represif setelah kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei 2019.

Menurut Moeldoko, kebijakan pemerintah dan aparat hukum dalam bertindak selalu berlandaskan konstitusi manakala terjadi aktivitas yang dianggap mengganggu keamanan negara.

Dia mengatakan itu menanggapi rilis hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut kebijakan pemerintah waktu itu sewenang-wenang. Dia menepis anggapan itu karena pemerintah bertindak terukur dan sesuai situasi atau konteksnya.

"Kalau dilihat dari konteks kemarin--karena kemarin dalam posisi intensi [terkategori] medium, mendekati kepada high intention (intensi kategori tinggi)--ya, sehingga memang ada aksi-aksi Kepolisian," kata Moeldoko di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa 18 Juni 2019.