Habibie Berulang Tahun ke-83 tapi Merasa 38 Tahun

Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie dalam forum peresmian Habibie Institute for Public Policy and Governance di kampus UI di Depok, Jawa Barat, Selasa, 25 Juni 2019.
Sumber :
  • VIVA/Zahrul Darmawan

VIVA – Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia berkolaborasi dengan The Habibie Center meluncurkan Habibie Institute for Public Policy and Governance, disingkat HIPPG. Kerja sama itu diharapkan, mendukung tata kelola pemerintah yang demokratis.

Peresmian di Balai Sidang UI di Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2019, itu dihadiri Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie), presiden ketiga RI. Momen ini bertepatan dengan hari kelahiran Habibie, yakni 25 Juni 1936, atau yang sekarang berusia 83 tahun.

"Selamat ulang tahun, Bapak BJ Habibie, semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan dari Allah," kata Rektor Muhammad Anis, saat membuka pidato sambutan dalam acara itu.

"Terima kasih," kata Habibie kepada Anis. "Usia saya memang 83 tahun, tetapi jiwa saya 38 tahun," ujarnya, disambut riuh tepuk tangan para hadirin di gedung itu.

Habibie juga menyampaikan orasi ilmiah berkenaan dengan demokrasi, pembangunan, dan governansi di Indonesia. Latar belakang pendirian HIPPG untuk menjawab tantangan bangsa berkenaan dengan pembentukan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Meski beberapa kebijakan inovatif dikukuhkan, menurutnya, pekerjaan rumah belum selesai, di antaranya, perubahan lingkungan strategis yang dinamis, rendahnya kualitas kepemimpinan, kebijakan publik yang tidak adaptif, rendahnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan, dan rendahnya kualitas layanan publik merupakan tantangan besar bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis sesuai cita-cita reformasi Indonesia.

Untuk menjawab tantangan itu, Fakultas Ilmu Administrasi UI memprakarsai membentuk sebuah lembaga yang berfokus mengasistensi penguatan tata kelola pemerintahan demokratis. HIPPG memiliki peran sentral untuk (1) memproduksi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan; (2) advokasi kebijakan; (3) sebagai poros pengetahuan dalam proses kebijakan dan tata kelola pemerintahan; (4) melatih dan memberikan asistensi bagi pembuat kebijakan dan analis kebijakan.

"Berbagai kegiatan ini bertujuan memperkuat evidence based policy (kebijakan berbasis bukti), menjembatani produksi pengetahuan untuk kebijakan dan memperkuat kapabilitas pembuat kebijakan," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat UI, Egia Etha Tarigan. (asp)

William Liddle: Habibie Lebih Setia pada Demokrasi
Ilustrasi energi baru terbarukan.

Transisi Energi Akan Bermakna Jika Libatkan Masyarakat Sebagai Produsen

Melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra yang strategis dalam transisi energi, dan menempatkan produksi energi terbarukan lebih dekat ke tempat konsumsi energi. 

img_title
VIVA.co.id
25 Juni 2023