Ombudsman Akan Mediasi Konflik Wali Kota Tangerang dengan Kemenkum HAM
- Antara/ Ismar Patrizki
VIVA – Anggota Ombudsman Bidang Perhubungan dan Infrastruktur, Alvin Lie mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi mediasi antara pihak Kementerian Hukum dan HAM dengan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, terkait konflik lahan.
Alvin menghimbau, agar konflik lahan ini tidak mengatasnamakan kepentingan warga. "Kami akan prioritaskan mengundang kedua belah pihak, silakan bertikai sampai ke pengadilan. Tapi pelayanan kepada masyarakat jangan jadikan senjata," ujarnya di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2019.
Dari konflik itu, Alvin mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan terkait dampak kepada masyarakat. Ia menyayangkan, jika hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik tidak terpenuhi. Ombudsman juga mengkhawatirkan jika pelayanan berdampak terhadap kondisi fasilitas umum lainnya.
"Ombudsman menyayangkan perbedaan pendapat ini yang berdampak kepada hak rakyat, untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak," ujarnya.
Dampak dari konflik ini, dia mengkhawatirkan tak hanya soal penerangan jalan umum tapi juga pengambilan sampah yang dihentikan. "Jadi concern kami adalah penghuni lapas. Kalau sampahnya enggak diangkut tentunya kondisi ini enggak layak untuk kesehatan narapidana," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyindir soal sulitnya memperoleh izin pembangunan infrastruktur Menkumham dan peruntukkan lahan tersebut karena dihambat Wali Kota Tangerang.
Hal ini lantas direspons Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah dengan menghentikan seluruh layanan publik seperti, penerangan jalan, pengangkutan sampah, perbaikan drainase pada setiap kantor atau gedung milik Kementerian Hukum dan HAM.
"Sampai ada itikad baik dari Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas pengelolaan lahan milik Kementerian yang ada di wilayah Tangerang," kata Arief di Gedung Balai Kota Tangerang, Senin, 15 Juli 2019. [mus]
