- VIVA/Fajar GM
VIVA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan, kisruh yang terjadi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan Pemerintah Kota Tangerang terkait lahan di daerah yang berada di Banten telah selesai.
Menurut Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, baik Kemenkumham dan Pemkot Tangerang telah sama-sama sepakat menuntaskan masalah tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Kepolisian, dalam mediasi di Kemendagri.
"Jadi yang dipermasalahkan kemarin terkait pembangunan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Imigrasi, dan juga (masalah) pemanfaatan lahan, itu semuanya sudah clear," ujar Hadi usai mediasi di Operation Room Gedung B Lantai 2 Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.
Dalam proses mediasi tersebut Kemenkumham diwakili Sekjen Bambang Rantam Sariwanto. Pemkot Tangerang diwakili langsung Wali Kota Arief Rachadiono Wismansyah. Hadi berperan sebagai mediator. Ada juga Gubernur Banten Wahidin Halim yang turut memfasilitasi penyelesaian masalah.
Hadi menyampaikan, Kemenkumham dan Pemkot Tangerang bersepakat mencabut laporan yang saling mereka buat ke polisi atas kisruh ini. Pencabutan segera dilakukan sepulangnya masing-masing pihak dari mediasi di Kemendagri.
"Tadi telah ada kesepakatan berdua, tentunya (kedua pihak) akan menarik seluruh pengaduan," ujar Hadi.
Hadi juga mengemukakan, penghentian pelayanan umum yang dilakukan Pemkot Tangerang ke sejumlah fasilitas milik Kemenkumham di Tangerang akan dihentikan. Selain itu, Pemprov Banten akan berperan menjadi pihak yang turut membantu penyelesaian perihal teknis soal masalah lahan Kemenkum HAM di Tangerang.
"Pelayanan publik dipulihkan, dan kemudian terkait dengan normatif di dalam perizinan dan juga masalah tata ruangnya, nanti akan diselesaikan sebaik-baiknya," ujar Hadi. [mus]
