- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengaku saat menghadap Presiden Joko Widodo menyampaikan usulan mengenai harga garam yang anjlok.
Akibat anjlok itu, banyak petani garam yang mengalami rugi. Terlebih lagi, saat panen garam justru pemerintah melakukan impor. Maka, menurut Luhut, pemerintah tidak perlu lagi impor garam.
"Tadi saya saran ke Presiden soal harga garam supaya itu jangan lagi impor-impor kita. Karena saya pikir itu membuat harga garam jadi turun. Apalagi impor pada waktu panen," ujar Luhut, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 23 Juli 2019.
Anjloknya harga garam, bahkan hanya dihargai Rp300 per kilogram. Luhut mengatakan, sebenarnya produksi garam dalam negeri seperti di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) saja, sudah bisa menutupi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
Di sana, kata dia, ada 5.270 hektare yang memproduksi garam. Dengan luas itu, maka dihasilkan 800 ribu ton pada 2021. Dengan hitungan seperti itu saja, Luhut menilai kebijakan impor garam tidak perlu lagi.
"Jadi sebenarnya kita enggak usah lagi impor-impor. Sekarang dalam perjalanan itu sudah bertahap kan," katanya.
Garam industri juga saat ini, menurut Luhut, sudah mencukupi. Maka jika dalam negeri bisa menyediakan garam, maka tidak ada alasan lagi untuk melakukan impor.
Dia menjelaskan, defisit neraca perdagangan sejauh ini lantaran impor yang terlalu tinggi. Sementara itu, dalam negeri sangat minim untuk melakukan produksi.
Mengenai kandungan di dalam garam lokal yang disebut kualitasnya berada di bawah, Luhut menilai kandungan chlor alkali plant (CAP) garam di Kupang sudah sangat bagus.
"Iya dong, 98 persen. Bisa dari sana," katanya.
