- VIVA/Agus Rahmat
VIVA – Baiq Nuril akhirnya bisa bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan berlangsung di Istana Bogor, Jumat sore, 2 Agustus 2019. Presiden Jokowi sudah menunggu bersama Mensesneg Pratikno, saat ia memasuki ruang kerja Presiden.
Menggunakan jilbab merah, Nuril menyalami Jokowi sembari menundukkan kepala. Tampak Menkumham, Yasonna H Laoly, juga ikut serta.
Jokowi kemudian mengajak Nuril berbincang santai tentang perjalanannya dari Lombok ke Jakarta. Yasonna sebelumnya mengatakan Nuril baru berangkat dari Lombok pukul 11.00 WIB tadi.
"Kalau dari Lombok Tengah ke bandara berapa lama?" tanya Jokowi.
Nuril yang terlihat agak gugup, mengatakan 10 menit, yang kemudian ia ralat menjadi 20 menit.
Pada kesempatan itu, Yasonna menyerahkan Keputusan Presiden atau Keppres amnesti untuk Nuril. Yasonna mengatakan, Presiden atas pertimbangan DPR menerbitkan amnesti untuk dia.
Setelah itu, Yasonna menyerahkan Keppres itu ke Nuril. Mantan guru honorer di Lombok NTB itu tampak terlihat senang setelah resmi mendapatkan amnesti.
"Dan tentu ini proses yang panjang. Dan pertimbangan Pak Presiden bahwa memang apa yang Mbak Nuril alami bertentangan dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Banyak yang bersimpati terhadap perjuangan Mbak Nuril," katanya Yasonna sembari menyerahkan Keppres itu.
Seperti diketahui, Baiq Nuril divonis enam bulan penjara dan denda Rp500 juta potong masa tahanan. Karena upaya hukum terakhirnya yakni peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung ditolak, maka ia mengajukan amnesti ke Presiden Jokowi.
Presiden telah menandatangani Keppres amnesti untuk Baiq Nuril pada Senin pagi, 29 Juli 2019, sebelum terbang ke Sumatera Utara dalam rangka kunjungan kerja.
“Tadi pagi, Keppres untuk Ibu Baiq Nuril sudah saya tanda tangani. Jadi, silakan Ibu Baiq Nuril, kalau mau diambil di Istana, silakan. Kapan saja sudah bisa diambil,” ujar Presiden Jokowi, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak menuju Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam kunjungan kerja, Senin, 29 Juli 2019. (ase)
Pemerintah Bakal Tambah Saham di Freeport Indonesia Jadi 61 Persen, Begini Penjelasan Tony Wenas
Pemerintah Republik Indonesia ingin meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia dari 51 persen menjadi 61 persen.
