Tiga Keunikan Amnesti Baiq Nuril

Baiq Nuril (tengah)
Sumber :
  • VIVAnews/Satria Zulfikar

VIVA – Baiq Nuril Maknun, mantan guru honorer di Nusa Tenggara Barat, resmi menerima amnesti dari Presiden Joko Widodo. Dia kini dapat bernapas lega dari ancaman pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

Soal Kasus Pencemaran Nama Baik yang Dilaporkan Pengelola ABC Ancol, Ini Kata Polisi

Setelah resmi menerima surat amnesti, Baiq Nuril bersama tim pengacara menggelar acara syukuran di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Usai menggelar konferensi pers, ramai-ramai menyantap nasi Puyung, khas Lombok Tengah yang disediakan Baiq Nuril.

Ketua Tim Pembela Baiq Nuril, Joko Jumadi, mengatakan amnesti yang diberikan presiden kepada Baiq Nuril terdapat tiga keunikan yang sangat istimewa.

Viral Video Dishub Ngotot Periksa Surat Kendaraan, Bagaimana Aturannya?

Pertama, Baiq Nuril merupakan satu-satunya perempuan di Indonesia yang menerima amnesti. Kedua, Baiq juga satu-satunya di Indonesia yang menerima amnesti di luar kasus politik.

"Ketiga, amnesti terhadap Baiq Nuril memacu rencana perubahan tiga undang-undang," ujarnya di BKBH Fakultas Hukum Universitas Mataram, Senin, 5 Agustus 2019.

Viral Sopir Taksi Online Rekam Penumpang Wanita dan Disebar ke Grup WA: Buat Bahan

Amnesti Baiq Nuril membangkitkan wacana merevisi tiga undang-undang, yaitu UU ITE, undang-undang amnesti dan memacu terbentuknya undang-undang penghapusan kekerasan seksual (PKS), khususnya yang mengatur tentang amnesti, abolisi dan perlindungan terhadap korban.

Joko berharap agar amnesti yang diberikan kepada Baiq Nuril, menjadi penyemangat perempuan korban pelecehan untuk berani melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialami. Karena, kasus pelecehan seksual di Indonesia layaknya gunung es, masih banyak korban yang tidak berani melapor, khususnya jika pelaku adalah orang terdekat. (ase)

Revisi UU ITE Disahkan

Revisi UU ITE Disahkan, Privy Siap Amankan Transaksi Keuangan Digital

Keamanan transaksi keuangan digital kini telah memperoleh kepastian hukum dengan disetujuinya revisi kedua UU ITE menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 oleh Presiden RI

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024