Apa yang Terjadi Jika GBHN Dihidupkan Kembali?
Apa yang Terjadi Jika GBHN Dihidupkan Kembali?
https://asset.viva.co.id/appasset-2018/mobile-2018/img/logo-bbc.jpg?v=8.7.10
Minggu, 18 Agustus 2019 | 07:58 WIB

Apa yang Terjadi Jika GBHN Dihidupkan Kembali?

https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2019/08/18/5d58a1c12785a-apa-yang-terjadi-jika-gbhn-dihidupkan-kembali_663_382.jpg
Photo :
  • bbc

Gladi bersih di Gedung DPR/MPR untuk sidang pada 16 Agustus 2019. - Antara

PDI Perjuangan mengusulkan perubahan sejumlah pasal Undang Undang Dasar 1945 untuk mengembalikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

GBHN yang diterapkan pada masa Orde Baru telah dihapus pada tahun 2000.

Sejak itu, pemerintahan menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai dasar pembangunan. Lalu, bahasa teknisnya dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); RPJP berlaku selama 25 tahun dan RPJMN berlaku lima tahun.

Sejumlah kalangan khawatir usulan menghidupkan kembali GBHN bisa mengembalikan Indonesia ke era orde baru dan merusak sistem presidensial.

Kenapa dihidupkan kembali

Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa tanpa GBHN pemerintah tidak punya arah yang jelas dalam pembangunan dan tiap ganti presiden, arah kebijakan juga berganti.

"Agar target-target jangka panjang, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, itu nggak bisa satu presiden atau dua presiden, harus beberapa term oleh beberapa presiden. Jadi itu biar maju," katanya kepada BBC Indonesia, Kamis (15/08).

Eva menambahkan bahwa RPJP yang digunakan sekarang tidak cukup, "karena titik beratnya ada di eksekutif dan menjadi personal presiden. Dan kita sudah punya data, bahkan ketika 10 tahun zamannya Pak SBY. Visi misi itu terus berubah."

Sebagai informasi, dalam RPJMN periode 2004 - 2009 pemerintah memiliki visi mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.

Lalu, periode 2009 - 2014 pemerintah mengusung visi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Sementara periode 2014 - 2019, pemerintah mencanangkan visi terwujudnya Indonesia yang beradulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Eva mengeklaim, PDI Perjuangan tak akan mengutak-atik pasal-pasal lainnya dalam rencana amandemen kelima ini. "Hanya pedoman pembangunan itu. Karena tidak berkesinambungan," katanya.

Saksikan Juga

Megawati: Jangan Paksa Anak Maju Pilkada Kalau Belum Mampu

TVONE NEWS - 5 bulan lalu
loading...