Ribuan JemaahNahdlatul Wathan Segel Kemenkumham NTB

VIVA – Jemaah NW (Nahdlatul Wathan) menggelar unjukrasa dan menyegel Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertempat di Jalan Majapahit, Mataram, Rabu (18/9/2019).

Ribuan jamaah NW ini menuntut agar Kemenkumham mencabut SK Menkumham Nomor AHU-0000810.AH.01.08. Tahun 2019 pada 10 September 2019. Dalam SK tersebut memuat nama Muhammad Zainul Majdi sebagai Ketua Umum Dewan Tanfiziyah (Ketua Umum PBNW).

Mereka menyayangkan keluarnya SK tersebut, padahal, sebelumnya NW pimpinan TGB telah dibatalkan sebagai badan hukum oleh Kemenkumham sendiri melalui Nomor: AHU-26.AH.01.08 tahun 2016. Merekapun menilai Kemenkumham tidak konsisten dengan keputusan yang di buat. 

Ketua Lembaga Bantuan Hukum NW, Muh. Ihwan SH, mengatakan ribuan massa yang merupakan jamaah NW Anjani akan menduduki kantor Kanwil Kemenkumham hingga Menkumham Yasonna Laoly membatalkan SK yang terbit tahun 2019 ini.

"Sikap Kemenkumham ini sama seperti menjual hukum. Kami tidak akan bergerak (bubar) hingga ada keputusan dari Jakarta," katanya.

Ihwan juga menyayangkan sikap Kemenkumham yang mengesahkan perkumpulan yang di ajukan oleh lembaga yang tidak berbadan hukum.

“Bagaimana mungkin perubahan yang diajukan oleh Perkumpulan yang tidak berbadan hukum dapat diterbitkan SK Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM? Apakah hal ini merupakan perintah Undang-Undang ataukah atas perintah non Undang-Undang, Non Peraturan," ucapnya.