Begini Akibatnya Jika Jokowi Tak Segera Terbitkan Perppu KPK
Minggu, 6 Oktober 2019 | 15:50 WIB

Begini Akibatnya Jika Jokowi Tak Segera Terbitkan Perppu KPK

Setidaknya, ada delapan efek yang 'mengancam' Jokowi.
Presiden Joko Widodo.
Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Presiden Joko Widodo.

VIVA – Delapan efek buruk akan menimpa Presiden Joko Widodo apabila tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK).

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, Presiden bakal dicap ingkar janji lantaran melambatnya penindakan kasus korupsi.

Selain itu, indeks persepsi korupsi Indonesia akan stagnan, bisa jadi turun. Kurnia juga mengingatkan kembali janji Jokowi kepada rakyat untuk menguatkan KPK pada kontestasi Pilpres 2019, serta Presiden pernah meraih Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) pada 2010.

"Jangan lupa, Presiden Jokowi 2010 mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award. Cabut saja kalau tidak dibuktikan itu. Jika tidak, presiden telah mengkhianati amanah rakyat ketika pilpres 2019 (Jokowi telah berjanji menguatkan KPK)," kata Kurnia, dikutip dari VIVAnews.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi menuturkan, poin syarat penerbitan Perppu sudah terpenuhi, UU KPK yang baru jika dibiarkan maka dengan sendirinya presiden akan membiarkan kejahatan korupsi semakin masif terjadi di Indonesia.