- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Majelis Ulama Indonesia mencantumkan syarat bagi para pendakwah jika ingin mendapatkan sertifikat standardisasi. Syarat itu ditetapkan pada tiga butir ketentuan yang disampaikan secara lisan.
Yakni penceramah diwajibkan berkomitmen pada ideologi Pancasila serta pro terhadap NKRI, mengedepankan paham Ahlussunah wal Jamaah, dan pendakwah jangan bikin onar terus. Dakwahnya harus membangun Ukhuwah Islamiyah.
Ketiga ketentuan itu dikatakan oleh Muhammad Cholil Nafis saat menerima para penceramah di kantor MUI Jakarta, hari ini Senin 25 November 2019.
Cholil yang merupakan Ketua Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia ini menyampaikan, segala keputusan terkait penerbitan standardisasi dai adalah sepenuhnya wewenang MUI dalam mengeluarkannya.
Ia menyatakan, bahwanya, setiap penceramah dari organisasi atau mewakili kelompok mana pun dapat ikut berpartisipasi.
"Bagi kita tidak ada yang beda - bedain (pendakwah). Semuanya mau masuk silakan, sebagaimana MUI sebagai tenda besar, payung besar umat Islam di Indonesia dan bergabung di sini," tuturnya.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidlowi, mengatakan selain program standardisasi bagi para dai, pihaknya juga membeberkan program kerja sama yang sudah terjalin lama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
Ia berharap, ke depan para penceramah melek digital karena makin berkembangnya zaman dan teknologi. Merujuk hasil survei yang dikeluarkan berbagai lembaga, terdapat 170 juta masyarakat Indonesia mengakses media sosial melalui ponsel pintar.
Temuan itu kemudian diperkuat dengan fenomena belakangan ini, terkait era post truth atau pasca kebenaran yang memungkinkan setiap orang menyampaikan berbagai pandangan dan opini tanpa disertai fakta.
"Dan ustaz menjadi idola. Generasi ini yang menentukan ke depan," kata dia.
"YouTube yang pendek singkat dan bagus, menarik buat mereka. Mereka senang dengan infografis, gambar- gambar menarik. Kita tertinggal dengan kelompok- kelompok lain," kata dia.
