- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) sempat mengemuka saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin Muhadjir Effendy. Kini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem menyatakan sedang melakukan kajian tentang wacana tersebut.
"Mengenai UN, ini sedang dikaji," kata dia di Jakarta, Jumat, 29 November 2019.
Menurut dia, memang penting ada tolok ukur keberhasilan siswa atau pendidikan. Namun, esensi UN dijadikan tolok ukur keberhasilan siswa dan pendidikan tidak tepat.
"Kenyataannya sekarang, apa yang maksud dan makna dari tes skala nasional adalah evaluasi terhadap sistem pendidikan, yaitu sekolah maupun area geografis. Tapi kenyataan di lapangan (UN) itu yang menjadi tolok ukur untuk prestasinya siswa. Inilah kesalahan yang menurut saya terjadi," tuturnya.
Menurut dia, jika tak dilakukan evaluasi maka kemungkinan siswa yang dirugikan. Dia khawatir jika siswa tak bisa mencapai angka yang ditargetkan dalam UN, akan membuat mereka merasa gagal. Dan akibat kurikulum yang sangat padat menyebabkan siswa akan kejar tayang, sehingga akan menimbulkan proses penghafalan.
"Dan karena kurikulumnya sangat padat karena materinya begitu besar, yang tadinya esensi kurikulum 2013 yang sangat baik sebenarnya yaitu unit of inkuiri multi disiplin. Karena banyaknya dan semuanya harus kejar tayang jadinya itu secara otomatis menimbulkan proses penghafalan," ujar dia.
Karena dinilai akan membebani siswa, maka pihaknya akan melakukan kajian kembali. Namun formatnya jangan membebankan siswa dan guru.
"Harus yang berdasarkan yang kita cari, yaitu kompetensi dasar. Itu kuncinya. Bukannya berapa jumlah informasi yang sudah terserap," ujarnya.
Karena itu, dia mengimbau kepada semua pihak untuk bersabar terkait UN karena harus dirapatkan terlebih dulu. "Jadi mohon sabar, tunggu kabarnya. Kami akan segera merumuskan rencana ke depan," imbuh dia.
Jika Pramuka Dihapus, Nilai Kenegarawanan Generasi Muda Bisa Terkikis
Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyayangkan Keputusan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang mengeluarkan Permen tentang menghapus pramuka
