Pemilu 2019 Paling Mematikan dalam Sejarah Indonesia

Pemilu 2019 Paling Mematikan dalam Sejarah Indonesia

Rabu, 18 Desember 2019 | 07:10 WIB
Ada ratusan petugas KPPS dan aparat keamanan yang meninggal dunia.
Ilustrasi pencoblosan saat pemilu.
Photo :
  • VIVAnews/Ahmad Rizaluddin

Ilustrasi pencoblosan saat pemilu.

VIVA –  Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi catatan sejarah pertama kali digelar secara serentak, yakni pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pada Pemilu 2004, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan terpisah.

Tapi, Pemilu 2019 juga bakal dicatat dalam sejarah di Indonesia lantaran banyak petugas yang meninggal dunia, baik petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) hingga aparat keamanan.

Para petugas kelelahan mengingat pemilu diselenggarakan secara serentak mulai dari pemilu legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Tidak main-main, jumlah petugas yang tewas sampai ratusan orang sekitar 554 orang, baik dari petugas KPU, Bawaslu maupun personel Polri. Data KPU, jumlah petugas KPPS yang meninggal sebanyak 440 orang dan petugas yang sakit 3.788 orang.

Nah, VIVA kembali merangkum berita-berita tentang tragedi yang memilukan dalam pesta demokrasi pada tahun 2019. Rangkuman ini pernah dipublikasi VIVA, kemudian ditulis sebagai catatan akhir tahun 2019 pada Rabu, 18 Desember 2019.

Pemilu 2019 serentak sesuai putusan MK

Pada 2014, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat itu Hamdan Zoelva mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak pada Kamis, 23 Januari 2014. Pemohon ingin pemilu digelar serentak, baik pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tingkat pusat maupun daerah.

Gugatan terkait uji materi Undang-undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke MK diajukan oleh pakar komunikasi politik, Effendi Gazali bersama rekan-rekan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak pada Januari 2013.

Anggota KPPS mengecek surat suara saat sesi penghitungan suara Pemilu serentak 2019.

Salah satu alasan diajukan gugatan ini, pemohon menilai pemilihan presiden setelah pemilihan legislatif (DPR, DPD dan DPRD) itu pemborosan, dan dianggap bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD RI 1945. Seharusnya, dana itu digunakan untuk memenuhi hak konstitusional lain warga negara.

Selain itu, apabila pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif maka pemilih akan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan efisien. Setelah tiga tahun diputuskan MK, maka keluar payung hukum bagi Pemilu Serentak, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 21 Juli 2017, dan disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Agustus 2017.

Berita Terkait :
Saksikan Juga