Kecam Kekerasan atas Muslim India, Menag: Umat Agar Kedepankan Toleran

Perdana Menteri India Narendra Modi.
Sumber :
  • U-Report

VIVA – Kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum dengan mengatasnamakan agama terjadi di India. Data hingga Kamis, 27 Februari 2020, tercatat setidaknya ada 27 Muslim India yang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka.

Timnas Amin: Isu Politik Identitas Selalu Menyerang Anies Baswedan

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi prihatin dan mengecam keras peristiwa kekerasan atas nama agama tersebut. Menag mengimbau agar umat beragama di India tidak merusak nilai kemanusiaan atas nama agama. 

“Tidak ada ajaran agama manapun yang membenarkan tindakan kekerasan, apapun motifnya. Memuliakan nilai kemanusiaan adalah esensi ajaran semua agama,” kata Menag di Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020 dalam keterangan tertulisnya.

Kemenkumham Bakal Kerjasama dengan Guru bahas HAM-Intoleran

Menag meyakini, tindakan kekerasan oleh sekelompok umat Hindu di India tidak menggambarkan ajaran agama Hindu sendiri, melainkan akibat adanya pemahaman ekstrem sebagian umat Hindu atas ajaran agamanya.

“Tindakan kekerasan itu sangat tidak berperikemanusiaan dan bertentangan dengan nilai-nilai agama,” tuturnya.

Wali Kota Depok Kesal Dituding Intoleran: Kalau Perlu Saya Khutbah di Gereja

Kepada semua tokoh dan umat beragama, baik di India maupun di Indonesia, Menag berpesan untuk menahan diri dan tidak terpancing melakukan tindakan emosional.

“Kita doakan para korban, dan kita berharap kehidupan beragama di India kembali kondusif. Saya berharap umat beragama di Indonesia bisa mengambil pelajaran dari peristiwa di India. Kekerasan atas nama agama apapun tidak boleh terjadi di Indonesia. Mari kita kedepankan kehidupan beragama yang damai, rukun, toleran, bersama dalam keragaman,” tuturnya.

Seperti diketahui, kekerasan berdarah di India ini dipicu adanya Undang-Undang Kewarganegaraan India yang hanya memberi status kewarganegaraan bagi imigran yang menerima persekusi di negaranya dengan syarat beragama Hindu, Kristen, dan agama minoritas lainnya selain Muslim.

Regulasi ini disahkan pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi yang beraliran sayap kanan. Partai pengusungnya, Bhratiya Janata (BJP) dituduh bersikap diskriminatif terhadap umat Muslim.
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya