Kenali Profil 4 Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

VIVA – Presiden Joko Widodo menyatakan saat ini tengah menyeleksi nama-nama yang akan dipilih untuk menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru. Ada empat nama yang dipertimbangkan untuk menjadi CEO Ibu Kota Baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Aset Pemerintah di Jakarta yang Ditinggal ke IKN Wajib Diserahkan ke Kemenkeu

Empat orang itu adalah Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya, Tumiya, dan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

Berikut profil keempat nama yang masuk nominasi sebagai calon pemimpin Ibu Kota baru di Kabupaten Penajam Paser dan Kutai Kertanegara, yang dirangkum VIVA pada Jumat, 6 Maret 2020.

Badan Otorita IKN: Tak Ada Warga Suku Balik yang Akan Diusir dari Sepaku

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama

Nama Ahok kembali muncul dalam bursa sebagai calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru. Ahok lahir di Manggar, Bangka Belitung pada 29 Juni 1966 (53). Ia merupakan Gubernur DKI sejak 19 November 2014 sampai 9 Mei 2017.

Tahun 1992, Ahok mengawali kiprahnya di dunia bisnis sebagai Direktur PT Nurindra Ekapersada untuk persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS). Tahun 1995, Ahok berhenti kerja di PT Simaxindo Primadaya dan mendirikan pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur.

Periode 2005-2006, Ahok menjabat Bupati Belitung Timur. Kemudian, Ahok juga pernah jadi Anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar. Kemudian dia mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI saat Pilkada DKI 2012 bersama Jokowi.

Jokowi dan Ahok berhasil menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI pada 2012. Tapi, Jokowi mundur sebagai gubernur karena terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Ahok pun menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI sejak 16 Oktober sampai 19 November 2014.

Pada 14 November 2014, Ahok resmi diumumkan menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi melalui rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD Provinsi Jakarta. Ia dilantik di Istana Negara pada 19 November 2014.

Pada 9 Mei 2017, Ahok divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena kasus penodaan agama. Pada 24 Januari 2019, Ahok bebas dari penjara. Selanjutnya, Ahok resmi ditunjuk jadi Komisaris Utama Pertamina pada 22 November 2019.

Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro

Pria bernama lengkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro lahir di Jakarta, 3 Oktober 1966 (53). Ia sudah dua periode menjadi menteri di Pemerintahan Jokowi.

Periode pertama, Bambang masuk dalam Kabinet Indonesia Kerja sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak tanggal 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016. Kemudian, ia digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sejak 27 Juli 2016. 

Sebelumnya, Bambang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Sebagai akademisi, Bambang memulai kariernya sebagai staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kemudian, ia naik menjadi Ketua Jurusan Ekonomi hingga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Bambang memang pakar dan punya pengalaman yang luas di bidang ekonomi, khususnya terkait desentralisasi wilayah. Sehingga, ia sering diundang sebagai dosen atau guru besar tamu bagi banyak universitas di dalam dan luar negeri.

Di luar dunia akademik, nama Bambang Brodjonegoro juga dikenal mulai dari tingkat pasar modal hingga pemerintahan. Pria yang aktif dalam berbagai organisasi sosial ini sangat tidak asing dengan banyak Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN), seperti PT PLN, PT ANTAM, PT TELKOM, dan lain-lain. 

Bambang juga banyak meraih penghargaan, seperti Bintang Mahaputra Utama oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2014. 

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas

Abdullah Azwar Anas lahir di Banyuwangi, 6 Agustus 1973 (46). Anas menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode, yakni periode 2010-2015 dan 2015-2020. 

Ia merupakan mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) masa bhakti 2000-2003, setelah memenangi pemilihan ketua umum pada perhelatan Kongres IPNU di Makassar tahun 2000. Memang, Anas dibesarkan dalam lingkungan pesantren dengan agama yang kuat.

Ia merupakan mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) masa bhakti 2000-2003, setelah memenangi pemilihan ketua umum pada perhelatan Kongres IPNU di Makassar tahun 2000. Memang, Anas dibesarkan dalam lingkungan pesantren dengan agama yang kuat.

Selain itu, Anas pernah tercatat sebagai Anggota MPR RI termuda saat dilantik usianya masih 24 tahun. Pada 1999-2004, ia mencalonkan sebagai Anggota DPR RI, tapi gagal melenggang ke Senayan. Namun, ia berhasil duduk di kursi parlemen menggantikan anggota DPR Fraksi PKB yang wafat periode 2004-2009.

Anas banyak menjalankan program selama memimpin Banyuwangi, antara lain peresmian Bandar Udara Blimbingsari (sekarang Bandara Internasional Banyuwangi), penyelenggaraan pendidikan gratis dan program pendukungnya seperti SAS (siswa asuh sebaya), pengadaan berbagai event seperti Banyuwangi Ethno Carnival, Banyuwangi Jazz Festival, Tour de Ijen bersama dengan event-event lainnya yang dikemas dalam perayaan Banyuwangi Festival dan perencanaan wisata Banyuwangi yang berkonsep eco-tourism.

Direktur Utama PT Wijaya Karya, Tumiya

Tumiyana lahir di Klaten, Jawa Tengah pada 10 Februari 1965. Namun, ia berdomisili di Jakarta. Ia menempuh pendidikan Sarjana Teknik Sipil Universitas Borobudur tahun 1994, dan melanjutkan Magister Manajemen Jakarta Institute of Management Studies tahun 1997.

Tumiyana pertama kali diangkat sebagai Direktur Utama PT Wijaya Karya sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada 24 April 2018, berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018.

Selain itu dia juga menjabat sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China (2018-sekarang). Rekam jejaknya di BUMN cukup panjang. Dia juga pernah menjadi Direktur Keuangan PT PP Tbk (2008-2016), dan Direktur Utama PT PP Tbk (2016-April 2018).

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya