Dari Sisi Legalitas, Kemenaker Tak Bisa Tolak 500 TKA China ke Sultra

Dari Sisi Legalitas, Kemenaker Tak Bisa Tolak 500 TKA China ke Sultra

Jumat, 1 Mei 2020 | 11:20 WIB
DPR Sultra menolak kedatangan 500 TKA China.
Ilustrasi tenaga kerja asing
Photo :
  • tvOne

Ilustrasi tenaga kerja asing

VIVA – Pemerintah telah membatasi masyarakat Indonesia yang akan bepergian ke daerah dengan menetapkan larangan mudik untuk semua kalangan. Tetapi ternyata di Sulawesi Tenggara (Sultra) dikabarkan telah memberi izin masuk sebanyak 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China untuk bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Kabupaten Konawe.

Kabar kedatangan 500 TKA ini pun langsung mendapatkan penolakan dari anggota DPRD Sultra yang disampaikan saat rapat paripurna di gedung DPRD Sultra, Rabu 29 April 2020. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan mengaku tidak bisa menolak kedatangan 500 TKA yang telah diajukan dua perusahaan nikel.

Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Aris Wahyudi, menyampaikan hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 pasal 3 ayat (1) huruf f dimana menyebut orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional tidak dilarang masuk Indonesia selama pandemi COVID-19.

"Pemerintah kan harus satu bahasa, harus ada kepastian hukum. Artinya mereka boleh masuk," ujar Aris seperti yang dikutip dari VIVAnews, Jumat, 1 Mei 2020.

"Sekitar 500 TKA itu akan bekerja di dua proyek strategis nasional. Kami dari sisi legalitas tidak bisa menolak," katanya.

Berita Terkait :
Saksikan Juga