Kriteria Calon Penumpang yang Boleh Naik Kereta Api Luar Biasa
Senin, 11 Mei 2020 | 14:18 WIB

Kriteria Calon Penumpang yang Boleh Naik Kereta Api Luar Biasa

PT KAI membuka pembelian tiket kereta. Ada syaratnya.
Teknisi membersihkan kaca jendela kereta, di Balai Yasa Surabaya Gubeng, Surabaya, Jawa Timur
Photo :
  • ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Teknisi membersihkan kaca jendela kereta, di Balai Yasa Surabaya Gubeng, Surabaya, Jawa Timur

VIVA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengoperasikan perjalanan Kereta Api Luar Biasa (KLB) untuk berbagai rute mulai tanggal 12 sampai 31 Mei 2020. Tiket kereta api bisa mulai dibeli sejak Senin, 11 Mei 2020 di loket stasiun keberangkatan penumpang. 

Pemesanan dan pembelian tiket dilakukan mulai H-7 keberangkatan oleh penumpang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan. Sebab calon penumpang diharuskan melengkapi persyaratan dan kriteria sesuai surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

“Terdapat 6 perjalanan Kereta Api Luar Biasa yang kami operasikan untuk masyarakat yang dikecualikan sesuai aturan pemerintah dengan penerapan protokol pencegahan COVID-19 yang ketat,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan pers pada Senin, 11 Mei 2020.

Ada 3 kriteria penumpang yang dikecualikan dan diperbolehkan menggunakan KLB yang pertama perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan seperti pelayanan percepatan penanganan COVID-19, pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar dan pelayanan fungsi ekonomi penting.

Persyaratannya yang harus dilengkapi untuk perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yaitu:

1. menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2.

2. Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja/organisasi nonpemerintah/Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi/Kepala Kantor.

3. Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan.

4. Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

5. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).