6 Poin Rekomendasi KPK Solusi Defisit BPJS Kesehatan yang Membengkak
Selasa, 9 Juni 2020 | 16:14 WIB

6 Poin Rekomendasi KPK Solusi Defisit BPJS Kesehatan yang Membengkak

Jokowi sudah membalas surat KPK, akan ditindaklanjuti 3 kementerian.
Peluncuran data sampel BPJS Kesehatan.
Photo :
  • M Yudha Prastya/VIVA.co.id

Peluncuran data sampel BPJS Kesehatan.

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuturkan hasil respons surat yang dikirim pihaknya kepada Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Negara (Setneg) tentang rekomendasi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Hasilnya, Setneg minta tiga kementerian terkait menindaklanjuti rekomendasi KPK.

"KPK telah menerima tembusan surat dari Presiden melalui Setneg tersebut yang ditujukan kepada Menko PMK, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Dalam surat tersebut Setneg meminta ketiga kementerian itu menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait defisit BPJS Kesehatan sesuai kewenangan masing-masing," kata Plt Juru Bicara bidang pencegahan KPK, Ipi Maryati dikonfirmasi awak media, Selasa, 9 Juni 2020.

Ipi menyatakan menyambut baik respons pihak Istana untuk sama-sama membahas polemik defisit anggaran di BPJS Kesehatan.

"KPK hargai hal tersebut dan segera akan agendakan pertemuan dengan segenap pihak terkait agar bisa membahas langkah selanjutnya," kata Ipi.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan pernah menjelaskan bahwa pihaknya telah menyurati presiden Joko Widodo terkait mitigasi defisit pada BPJS Kesehatan. Sayangnya surat itu tak direspons.