- Instagram: Joko Widodo
VIVA – Menteri Sekretaris Negara Pratikno angkat suara mengenai isu reshuffle yang beredar di masyarakat. Menurut Pratikno, ucapan reshuffle saat pidato Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu konteksnya adalah untuk memberi teguran kepada para menteri.
Jokowi, katanya, ingin agar kementerian dan lembaga terus mengoptimalkan kinerjanya di masa pandemi COVID-19 ini. Jokowi ingin mereka mempercepat kinerjanya untuk mengatasi krisis ini.
"Mestinya lembaga-lembaga pemerintahan, terutama kabinet, bisa lebih bekerja maksimal dengan kinerja lebih baik. Itulah mengapa Beliau menyampaikan teguran keras kepada kita semua," kata Pratikno di Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.
Pratikno menilai teguran atau ucapan reshuffle dari Jokowi itu ternyata punya dampak yang positif. Kini serapan anggaran di kementerian dan lembaga diketahui meningkat.
"Dalam waktu singkat progres di kementerian lembaga, serapan anggaran meningkat, Artinya apa? Teguran keras tersebut punya arti signifikan. Teguran keras dilaksanakan cepat oleh kabinet," ujar Pratikno.
Baca: Reshuffle Akan Terjadi, Jokowi Bisa Lakukan di Juli-Agustus
Menurut Pratikno, perkembangan di kementerian lembaga ini sudah berjalan baik. Karena itu Pratikno menilai isu reshuffle yang dibicarakan publik tidak perlu diributkan terus.
"Kalau progresnya bagus ngapain di-reshuffle? Dengan progres yang bagus ini reshuffle tidak relevan. Dan sejauh bagus terus enggak relevan lagi reshuffle. Jadi jangan ribut lagi reshuffle," kata Pratikno.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menterinya bekerja lebih keras lagi untuk masyarakat di masa pandemi COVID-19. Ia menyebut situasi saat sekarang sudah semestinya diatasi dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary. Jokowi bahkan mengultimatum akan melakukan reshuffle kabinet bila itu dibutuhkan.
Dalam rapat itu, Jokowi tampak meninggi bicaranya. Ia meminta jajaran kabinetnya mempunyai satu kesamaan pikiran bahwa saat ini dalam situasi krisis. Karena itu ia menegaskan agar para kabinetnya bekerja keras, bukan bekerja biasa-biasa saja.
"Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya," kata Jokowi.
