- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVAnews - Pengamat politik Ireng Maulana menyoroti Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan, dan jajarannya yang berhasil mempertemukan 61 tokoh Papua dengan presiden beberapa waktu lalu. BG pun turut hadir dalam pertemuan tersebut.
"Kita yakini daftar permintaan ini muncul sudah terlebih dahulu melalui perhitungan risiko dan skala ancaman yang berasal dari dari analisis intelijen," ujar pria lulusan Master of Art in Political Science dari Lowa State University, Iowa (IA), Amerika Serikat ini, melalui keterangan tertulis, Selasa, 17 September 2019.
Ireng menyebut, intelijen sebagai proses yang berbeda karena kehadiran BG dalam pertemuan tersebut dimana biasanya pemerintah dapat memposisikan pejabat lain untuk mendampingi presiden.
"Kehadiran langsung Kepala BIN dalam pertemuan ini dapat pula diartikan sebagai bantahan kecemasan banyak pihak bahwa pendekatan penyelesaian kerusuhan yang terindikasi ditunggangi kelompok pemberontak ingin diselesaikan melalui jalan konsolidasi," ujar Ireng lagi.
Ditegaskan Ireng, kehadiran BG bukan hanya sebagai jembatan penghubung melainkan mengkonfirmasi beberapa hal antara lain, pertama keputusan presiden sebagai respons dari permintaan 61 tokoh papua adalah keputusan yang didasari dari produk analisa intelijen yang memberikan wawasan memadai dalam pengambilan keputusan.
Kedua, produksi informasi intelijen memberikan kepastian dalam pertimbangan dan rekomendasi kepada presiden untuk membuat keputusan yang selalu bertujuan pengamanan penyelenggaraan pemerintah.
Terakhir menegasikan bahwa hubungan antara intelijen dan pembuatan keputusan adalah kunci dalam konteks kemampuan mengamankan kepentingan negara.
"Karena intelijen harus bersifat akurat untuk memelihara pembuatan keputusan yang valid," tegasnya.
Maka dari itu, lanjut Ireng, kehadiran BG secara terang-terangan dalam pertemuan ini sebagai salah satu sikap yang baik dan konstruktif, serta layak mendapatkan apresiasi karena telah memperlihatkan wajah organisasi telik sandi ke muka publik dengan tindakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Tindakan yang relevan untuk mem-back up pemimpin negara dalam memformulasikan kebijakan yang menyangkut kepentingan negara sehingga kepastian keputusan dapat dilindungi," tutur Ireng.
Belum lama ini, tokoh adat dan masyarakat Papua-Papua Barat meminta pemerintah melakukan pemekaran kembali wilayah provinsi paling timur di Indonesia itu. Dua provinsi yang kini sudah ada dianggap belum memadai.
Papua kini terdiri dari Provinsi Papua dengan ibu kota Jayapura dan Provinsi Papua Barat dengan ibu kota Manokwari. Para tokoh adat meminta tambahan lima provinsi lagi di tanah Papua.
Tuntutan itu disampaikan ketua rombongan, Abisai Rollo, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa 10 September 2019. Setidaknya ada sembilan tuntutan mereka. [mus]
Perubahan Kebijakan dan Ketegasan Pemerintah Diperlukan untuk Tumpas OPM, Menurut Pengamat
Dukungan pemerintah pusat untuk tindak tegas OPM sangat diperlukan TNI dan Polri, kata pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies.
