Pulau Komodo Batal Tutup, Kemenpar Umumkan ke Dunia Internasional
- Jo Kenaru/VIVAnews.
VIVA – Pemerintah pusat dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) bersepakat membatalkan rencana penutupan Taman Nasional Komodo (TNK). Rencana Gubernur NTT, Victor B Laiskodat merelokasi warga Kampung Komodo juga tidak jadi.
Pembatalan itu menyusul hasil kajian tim terpadu bentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah melakukan studi lapangan sebelumnya di Labuan Bajo dan Pulau Komodo.
Pembatalan rencana penutupan TNK dan relokasi warga Kampung Komodo disepakati dalam rapat koordinasi tingkat menteri dan gubernur di Jakarta, Senin 30 September 2019. Rakor tersebut dipimpin Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Gubernur NTT Victor B Laiskodat.
“Diputuskan bahwa yang akan dilakukan ialah penataan kawasan secara konkuren antara pemerintah pusat (KLHK) dan Pemprov NTT. Dengan demikian polemik ini pun berakhir, tidak ada penutupan Pulau Komodo dan tidak ada relokasi warga Kampung Komodo," kata Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kemenpar Vinsensius Jemadu kepada VIVAnews di Ruteng Manggarai NTT, Senin 30 September 2019.
Dijelaskan Vinsensius, kesepakatan penataan kawasan yang dimaksud antara lain untuk kepastian usaha, mata pencaharian masyarakat, konservasi satwa komodo, world class tourism serta investasi.
Dia menjelaskan, pembatalan penutupan Pulau Komodo segera diumumkan resmi kepada dunia internasional. Bahwa isu penutupan Pulau Komodo telah berakhir sehingga gangguan arus kunjungan ke Indonesia yang sempat down sebagai efek dari wacana tersebut bisa pulih kembali.
“Kepada perwakilan-perwakilan kami di luar negeri kalau nggak salah di sekitar 21 negara supaya memberitahukan kepada dunia internasional bahwa isu penutupan sudah berakhir. Jadi sekali lagi tolong disebarluaskan ke semua masyarakat internasional bahwa tidak ada penutupan dan tidak ada relokasi, yang ada penataan kawasan,” ujarnya.
Dia mengatakan, Kemenpar fokus menata pariwisata Labuan Bajo sebagai destinasi premium sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Kami harapkan juga bahwa yang masuk Komodo juga terseleksi dengan baik dengan basis hitungan carrying capacity yang membuat orang akan antre. Nah, kalau dia antre berarti dia harus menginap dulu di daratan. Ngisi dulu hotel-hotel, dia harus belanja dulu makanan dan tunggu giliran dia bisa masuk ke TNK,” paparnya.
Sebelumnya, Gubernur NTT Victor B Laiskodat mengumumkan penutupan wisata ke Pulau Komodo dimulai pada Januari 2020. Tidak hanya menutup TNK, warga Kampung Komodo juga direlokasi untuk tujuan konservasi. Namun, keputusan Gubernur Laiskodat mendapat perlawanan keras dari pelaku pariwisata dan masyarakat Kampung Komodo.
Laporan Jo Kenaru/NTT
