- ANTARA FOTO/Anis Efizudin
VIVA – Berbicara di depan puluhan perwira Polri, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa peran aparat hukum amat krusial dalam mencegah paham radikalisme di tengah-tengah masyarakat.
Ma'ruf menegaskan bahaya paham radikal bukan pada melihatnya tentang cara berbusana. Lebih dari itu yang harus diwaspadai adalah soal pemikiran dan ideologi yang dianut kelompok radikal.
"Radikalisme itu bukan soal pakaian, tapi cara berpikir, cara bersikap, perilaku dan cara bertindak," kata Ma'ruf saat menjadi pembicara dalam acara seminar Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) ke 28 Polri, Jakarta, Jumat, 8 November 2019.
"Kita harus mencegah ada kelompok yang keluar dari komitmen kebangsaan, " tambahnya.
Yang menjadi persoalan belakangan ini, lanjut Ma'ruf adalah tentang konsep bernegara Khilafah. Bagi dia, sistem khilafah tetap Islami, tapi menyalahi kesepakatan nasional.
"Bukan ditolak, tapi bertolak (di Indonesia). Kalau tertolak memang tak bisa masuk. Bukan karena Islami (atau) tak Islami," kata dia.
Mengenai konsep khilafah, Ma'ruf menilai publik perlu diluruskan kembali pemahamannya. Berdasarkan kesepakatan yang dia katakan sebelumnya, konsensus nasional lahirnya Indonesia menginginkan negara ini berdiri dari beragam suku, agama, ras dan golongan.
Sama seperti di Arab Saudi, kesepakatan bernegara di sana, menganut sistem kerajaan, sedangkan di Indonesia menganut dengan konsep republik atau dikenal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Republik juga Islami selain Indonesia, Mesir. Di Mesir itu banyak ulama-ulama besar Al-Azhar. Pakistan juga Republik Islam Pakistan kemudian Turki juga Republik Turki," terang Ma'ruf.
"Kalau itu menjadi khilafah maka menjadi tidak NKRI lagi, NKKHI. Negara Kesatuan Khilafah Indonesia. Karena itu perlu diluruskan pemahamannya dan karena itu saya katakan bahwa Islam kita itu Islam kafah," katanya. (ase)
