Ibadah Hindu di Bantul Disetop, Ketua MPR Sebut Upaya Negara Minimalis

Politikus Golkar sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

VIVA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo mengingatkan semua aparatur negara untuk lebih bersungguh-sungguh menyikapi masalah intoleransi. Menurutnya, kelompok intoleran terus menguat dan leluasa melancarkan aksi diskriminatif terhadap kelompok lain, karena negara lamban merespons aksi mereka.

MPR Segera Silaturahmi Kebangsaan ke Prabowo-Gibran

"Negara tidak bisa lagi minimalis menyikapi kecenderungan ini. Harus ada inisiatif dari negara untuk menghentikannya. Tentu saja dengan pendekatan yang moderat,” kata Bambang melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 17 November 2019.

Memang, dia mengakui, tidak proporsional kalau semua persoalan harus diselesaikan oleh aparatur negara. Maka aparatur negara harus bahu-membahu dengan para pemuka agama.

Mengenal Agama Sikh, Keyakinan yang Dianut Bunga Zainal dan Anak-anaknya

Politikus partai Golkar itu mengaku prihatin atas kabar penghentian kegiatan ibadah umat Hindu di Dusun Mangir Lor, Desa Sedangsari, Bantul, DI Yogyakarta, pada Selasa, 12 November. Aksi penghentian ibadah itu dilakukan oleh sekelompok orang yang diklaim sebagai warga desa setempat. 

Menurutnya selama ini aksi-aksi intoleran terjadi di sejumlah daerah, di kota maupun desa. Atas dasar itu kesigapan dan sikap tegas pemerintah tingkat kota, kabupaten atau desa untuk mencegah berulangnya kasus intoleran menjadi sangat penting.

Bamsoet Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Parpol di Luar KIM Demi Indonesia Emas

Bambang mengingatkan, pemerintah sebenarnya memiliki kemampuan yang lebih dari cukup untuk mengikis masalah intoleransi. Selain wewenang dan kapasitas yang melekat pada struktur organisasi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, dukungan masyarakat pun tak kalah kuatnya.

Begitu banyak elemen masyarakat yang terang-terangan menolak aksi-aksi intoleran yang dilakukan oleh orang atau komunitas komunitas tertentu.

"Mengacu pada peristiwa terakhir di Bantul itu, sudah waktunya bagi pemerintah untuk mulai proaktif mengupayakan langkah atau pendekatan yang diperlukan guna mengikis perilaku intoleran itu. Sudah ada  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Indonesia (BPIP), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), dan instrumen lain sejenis yang bisa dimaksimalisasi pemberdayaannya untuk mengikis intoleransi," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya