Politikus PDIP Ungkap Mula-mula Tahu Tak Ada Pancasila di AD-ART FPI
- Andry Daud
VIVA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Junimart Girsang, menceritakan kronologi ketika dia mula-mula menyoal konstitusi organisasi Front Pembela Islam (FPI) yang tak mencantumkan Pancasila sebagai asasnya.
Suatu hari, kata Junimart, dia sebagai anggota Komisi II DPR RI rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Waktu itu dia menerima pesan Whatsapp dari seorang tokoh muslim agar dia menyampaikan pertanyaan kepada Tito Karnavian tentang keabsahan organisasi FPI.
Sebab, katanya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) FPI tidak mencantumkan Pancasila sebagai asas, melainkan khilafah islamiah.
Dalam Pasal 6 AD/ART FPI disebutkan: “Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kaffah di bawah naungan khilaafah Islamiyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan da'wah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad.”
Kenyataan itu, Junimart mengingatkan, bertentangan dengan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
“Dalam AD ART FPI, tidak ada satu pun disebut Pancasila sebagai ideologi atau asas,” katanya dalam forum Indonesia Lawyers Club tvOne pada Selasa, 3 Desember 2019.
Memang, dia mengakui, istilah khilafah islamiah mengandung dua makna, yakni ideologis dan sistem ketatanegaraan. Tetapi pengertian itu akan menjadi masalah kalau menyangkut sistem ketatanegaraan, karena bangsa Indonesia sudah menetapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan Pancasila sebagai asasnya.
Junimart juga mengingatkan, pencantuman Pancasila sebagai asas organisasi itu wajib bagi setiap organisasi. “Saya punya beberapa AD-ART ormas, semua mencantumkan Pancasila.” [mus]
