- MCH 2019/Darmawan
VIVA – Pemerintah diminta melakukan kajian yang mendalam dan lebih realistis dalam menetapkan ongkos haji pada tahun ini. Sebab, keputusan tidak menaikkan ongkos haji untuk mendapatkan popularitas, dapat membahayakan penyelenggaraan ibadah haji.
“Struktur keuangan haji bisa timpang, tergerus dan berbahaya,” kata Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj dikutip dari keterangannya, Rabu 22 Januari 2020.
Mustolih menjabarkan, ada banyak faktor yang memengaruhi naiknya biaya ibadah haji. Terbesar adalah naiknya biaya penerbangan yang menyita 60 persen dari biaya haji yang dianggarkan.
“Kenaikan biaya riil haji, tidak diiringi dengan kenaikan biaya direct cost, sedangkan hal ini berdampak pada peningkatan tajam pada penggunaan nilai manfaat untuk menutup biaya rill yang diperlukan,” jelasnya.
Sebagai informasi, biaya rill cost yang dikeluarkan untuk keberangkatan setiap jemaah haji sebesar Rp70 juta pada tahun lalu. Sedangkan kewajiban yang dibayarkan oleh jemaah hanya Rp35 juta dan sisanya dikeluarkan dari investasi dan subsidi nilai manfaat.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus membenarkan bahwa sejumlah komponen BPIH kembali meningkat di tahun 2020 ini. Misalnya ada pengharusan pemberlakuan visa dari Kerajaan Arab Saudi sebesar 300 Real per kepala, di mana pada tahun lalu hal tersebut belum ada.
"Masalahnya ketika menteri (Menteri Agama, Fachrul Razi) rapat dengan Komisi VIII, dia menyatakan tidak akan ada kenaikan. Padahal tahun ini ada banyak komponen biaya tambahan yang memang tidak bisa dihindari," ungkapnya.
Selain soal visa lanjutnya, ada pula penambahan fasilitas makan, yang sebelumnya 40 kali menjadi 50 kali. Dia juga menekankan, mengenai kenaikan harga bahan bakar pesawat, avtur, yang juga menjadi salah satu penyebab naiknya ongkos haji.
Namun demikian dia menyadari, bahwa penyesuaian BPIH ini tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Melainkan harus dilakukan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar memahami seluruh komponen biaya haji, dan ada subsidi di dalamnya.
"Tiga tahun belum pernah ada penyesuaian, dan setiap tahun subsidinya naik terus. Nah ini yang jadi masalah," ujarnya.
