Harun Masiku Buron, Budi Gunawan: Cepat atau Lambat Pasti Dapat

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (kanan) berbincang dengan Kepala BIN Budi Gunawan sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menilai misteri keberadaan tersangka kasus korupsi Harun Masiku sudah masuk ranah hukum. Apalagi, KPK dianggap punya kemampuan mencari keberadaan Harun.

Pria Tanpa Identitas Tewas di Tol Dalam Kota, Diduga Tertabrak saat Menyeberang

"Kalau itu sudah ranah hukum ya. Ranah hukum ada kewenangan di KPK sendiri dan KPK punya kemampuan itu juga," kata Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 12 Februari 2020.

Dia yakin Harun cepat atau lambat pasti akan segera ditangkap. "Cepat atau lambat kami yakin pasti dapat," kata Budi.

Hotman Paris Sindir Kubu Amin dan Ganjar: Jangan Nangis Kalau Kalah

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis mengaku sudah memerintahkan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit menyebarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tersangka kasus dugaan suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan, yakni Harun Masiku ke seluruh Polda dan Polres seluruh Indonesia.

Harun Masiku merupakan caleg asal PDIP yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Status tersangka diumumkan KPK kepada Harun sebagai penyuap sejak Kamis, 9 Januari 2020.

Dua 'Bos' Pungli Rutan KPK Minta Maaf Usai Dijatuhi Sanksi Etik Dewas KPK

Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka, Masiku juga tak kunjung menyerahkan diri. KPK pun mengumumkan statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO pada Selasa, 21 Januari 2020.

Sudah sebulan lebih Harun Masiku buron. Belum ada kepastian KPK dan Polri bisa menemukan politikus PDIP itu. (ren)
 

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Sekjen PDIP Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi yang "Diawali dengan Cerita Politik"

Sekretaris Jenderal PDIP mengatakan, rencana menggulirkan hak angket di DPR untuk membongkar dugaan kecurangan Pilpres 2024 diadang secara politik dan hukum.

img_title
VIVA.co.id
17 April 2024