Di Jawa Timur, Warga yang Keluyuran Malah Bisa Dapat Sembako Dua Kali
VIVA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur Achmad Amir Aslichin mengingatkan agar anggaran penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) dapat mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat, terutama di perdesaan. Salah satu caranya dengan melibatkan pemerintah desa atau kelurahan dalam pengadaan barang dan jasa.
Ia mencontohkan penyedia barang maupun jasa yang bisa dilakukan oleh warga desa, di antaranya penyediaan masker. Warga desa yang berprofesi sebagai penjahit maupun warga yang bisa menjahit bisa diberdayakan untuk membuat masker. "Kan malah lebih efektif dan menghasilkan untuk warga sendiri," kata Aslichin pada Rabu, 22 April 2020.
Selain itu, katanya, pembuatan hand sanitizer, face field dan tempat cuci tangan juga bisa diproduksi warga. Termasuk penyediaan dan pemberian sembako bisa dibeli dari toko kelontong warga setempat. Dengan cara itu, warga bisa mendapatkan berkah dan keuntungan dari anggaran Covid-19 sehingga ekonomi di desa itu bisa berjalan dan berkembang.
Anggota Komisi B yang membidangi perekonomian itu berharap, pemberian bantuan dampak Covid-19 harus tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Pengelolaan yang dilakukan desa atau kelurahan juga akan membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar.
"Yang tahu persis jumlah dan siapa warga terdampak adalah pemerintahan desa/kelurahan, sehingga pembagiannya akan efektif tepat sasaran dan merata," ujarnya.
Dia menilai, yang terjadi sekarang tumpang tindih kebijakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan, seperti pengadaan masker dan sembako, serta pembagian dan penyalurannya. Pemerintah setempat membagikan masker dan sembako kepada para pengguna jalan.
Di sisi lain, masyarakat yang menaati imbauan agar tetap di rumah atau bekerja di rumah mendapatkan jatah masker dan sembako dari pemerintah desa/keluraha saja. "Sedangkan yang tidak mengindahkan imbauan (keluyuran di jalan) bisa mendapatkan dua atau lebih masker dan sembako. Ini kan ironi," ujarnya.
Mantan anggota DPRD Sidoarjo menilai, pelaku ekonomi yang mendapatkan berkah anggaran Covid-19 adalah para pengusaha menengah dan besar. Bahkan ada yang bukan warga kabupaten/kota setempat. Pengadaan barang dan jasa tanpa melalui proses lelang dan tidak ada standar harga yang baku dikhawatirkan terjadi penyelewengan.
"Kemampuan pengawasan oleh DPRD sangatlah terbatas meski dibentuk pansus ataupun panja. Beda bila desa yang melakukan pengawasannya karena banyak sekali warga yang bisa mengawasi secara langsung," katanya.
