Kemendagri Kerjasama dengan Fintech, Tapi Cuma Verifikasi Data

Kemendagri Kerjasama dengan Fintech, Tapi Cuma Verifikasi Data

Selasa, 16 Juni 2020 | 00:29 WIB
Kemendagri memberikan sejumlah syarat bagi fintech.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.
Photo :
  • Istimewa.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

VIVAnews - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri membuka peluang kerjasama dengan perusahaan fintech atau pinjaman online. Namun, mereka hanya memberikan akses untuk verifikasi data kependudukan, bukan memberikan data penduduk.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan perusahaan fintech harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat untuk bisa mendapatkan kerjasama dengan instansinya. Salah satu kewajiban persyaratan yang harus dipenuhi mereka adalah wajib mendapatkan izin dan rekomendasi dari OJK.

“Jadi kalau tidak ada izin OJK kami tidak akan memproses perjanjian kerjasama dengan Dukcapil Kemendagri untuk verifikasi pemanfaatan data kependudukan,” kata Zudan kepada wartawan Senin, 15 Juni 2020.

Baca juga: Persiapan Pilkada Serentak, Dukcapil Sudah Cetak 94,4 Persen KTP-el

Zudan membantah isu yang menyebut Kemendagri memberikan data kependudukan kepada perusahaan fintech. Dia menyampaikan perusahaan tersebut sudah mendapatkan data dari nasabahnya kemudian dicocokkan dan diverifikasi dengan data resmi kependudukan yang dimiliki Kemendagri.