DPR Minta Pemerintah Gratiskan Biaya Rapid Test untuk Warga Tak Mampu
Sabtu, 11 Juli 2020 | 18:29 WIB

DPR Minta Pemerintah Gratiskan Biaya Rapid Test untuk Warga Tak Mampu

Pemerintah harus menertibkan penjualan secara bebas alat rapid test.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher
Photo :
  • VIVAnews/Muhammad AR

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher

VIVA – Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran tentang penetapan batas maksimal tarif pemeriksaan rapid test yang berlaku mulai 6 Juli 2020. Besaran tarif maksimal Rp150.000 itu diberlakukan untuk masyarakat yang melakukan rapid test atas permintaan sendiri. 

Aanggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, seharusnya pemerintah menggratiskan rapid test untuk masyarakat tidak mampu. Menurutnya, harus ada formulasi aturan agar masyarakat berpenghasilan rendah, rentan miskin dan tidak mampu dapat menjalani rapid test dengan biaya ditanggung pemerintah. 

“Apalagi dengan konsep new normal yang terus digalakkan, kebutuhan masyarakat akan surat keterangan bebas COVID-19 sebagai syarat bepergian dengan transportasi umum tentu makin tinggi. Kasihan jika rakyat tidak bisa mobilitas karena biayanya mahal. Begitu juga para karyawan yang mau kembali bekerja dan perusahaan mensyaratkan ada surat keterangan bebas COVID-19, sementara tidak membiayai test-nya," ujarnya kepada awak media, Sabtu, 11 Juli 2020.

Baca: WHO: Penularan Virus Corona Melalui Droplet Lebih Dominan

Kebijakan itu dikritik oleh kalangan pengelola fasilitas Kesehatan, praktisi kesehatan, dan Ikatan Dokter Indonesia karena dianggap tidak memperhatikan harga alat tes di tingkat distributor dan komponen biaya lainnya yang timbul.