Mendagri Ingatkan Calon Petahana Pilkada Tak Pajang Foto di Bansos

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta petahana yang kembali menjadi kandidat dalam Pilkada serentak 2020, tidak memanfaatkan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingannya. Pemanfaatan bansos oleh petahana di antaranya memasang foto pada paket bansos yang dibagikan pada masyarakat.

MK Sudah Putuskan, Dave Laksono Minta Tak Ada Lagi Tuduhan Politisasi Bansos

“Dilarang keras bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana, yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan,” kata Tito di gedung Kemendagri Jakarta, Senin, 13 Juli 2020.

Baca juga: Persiapan Jelang Pilkada, Mendagri Minta Disiapkan Protokol Kesehatan

Dedi Mulyadi Tegaskan Prabowo-Gibran Menang Bukan karena Bansos: Semoga No Debat!

Mantan Kapolri ini mengungkapkan, penyaluran bansos ini tidak akan dihentikan dalam waktu dekat oleh pemerintah. Karena bansos merupakan bagian dari bantuan pemerintah dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial COVID-19, sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lain, terutama Pilkada.

“Sasaran bansos itu kan menyangkut fasilitas kesehatan, penangananan dampak sosial, ekonomi COVID-19, sosial safety net. Ketiga hal tersebut merupakan kesatuan yang harus dilakukan secara paralel,” ujarnya.

Bawaslu Akan Awasi Pembagian Bansos di Pilkada Serentak 2024

Atas dasar itu, ia membantah tudingan Pilkada hanya akan menguntungkan petahana saja. Sebab, Pilkada serentak 2020 akan menjadi ajang untuk adu gagasan terhadap penanganan COVID-19 beserta dampak sosial-ekonominya bagi calon kontestan.

“Kepala daerah akan all out menangani COVID-19, sebaliknya bagi kontestan yang bukan petahana juga bisa menjual gagasan sehingga kontestasi ini akan menjadi lebih sehat karena mereka sama-sama berupaya memenangkan hati masyarakat, lewat petarungan ide dan gagasan terkait COVID-19 itu,” ujarnya.

Tito menambahkan, Pilkada yang akan digelar di 270 daerah tahun 2020 ini akan menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang baik dan berkualitas, serta mampu memimpin di saat krisis.

“Ini momentum bagi kita juga untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang kuat itu adalah bukan pemimpin di masa aman, di masa damai, bukan, tapi pemimpin yang kuat adalah ketika terjadi badai, ketika terjadi krisis,” katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya