- Antara
VIVA – Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dan Direktorat Jenderal imigrasi Kemenkumham, Komisi III DPR menanyakan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai masalah Djoko Soegiarto Tjandra yang telah mendapatkan paspor.
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding mengatakan, saat ini status Djoko Tjandra sudah merupakan warga negara Papua Nugini. Selain itu, saat ini Djoko juga merupakan merupakan penjahat yang diburu oleh Indonesia. Sudding sangat heran bagaimana Djoko bisa keluar-masuk Indonesia dan lolos dari pemeriksaan Ditjen Imigrasi.
"Anehnya seorang warga negara asing yang juga sebagai penjahat terhadap putusan hukum tetap, bisa masuk dan lolos tanpa terdeteksi oleh pihak imigrasi. Saya kira tidak usah ada alasan pembenaran, ini sudah jadi pengetahuan umum dan tak perlu lagi cari alasan," kata Sudding, Senin 13 Juli 2020
Baca juga: MAKI Sebut Ada Pejabat Terbitkan Surat Jalan untuk Djoko Tjandra
Sudding menyayangkan imigrasi yang tidak menangkap Djoko, justru malah mengeluarkan Paspor untuk Djoko. "Orang ini seorang narapidana, paling tidak ada koordinasi kenapa harus dikeluarkan paspor, kemarin 23 Juni oleh Imigrasi Jakut, tanpa harus ada konfirmasi ke penegak hukum," ujarnya.
Sementara itu, Anggota komisi III lainnya, Taufik Basari, juga mencecar Dirjen Imigrasi terkait pembuatan paspor Djoko Tjandra. Menurut Taufik, tidak mungkin Djoko Tjandra yang berstatus buronan bisa membuat paspor dengan mudah tanpa ada bantuan internal Imigrasi.
"Djoko kan tidak sendirian, tidak mungkin urus hal kecil sendirian, pasti melibatkan orang dengan kualifikasi tertentu. Ini keterlibatan jaringan mafia hukum. Ini harus dibongkar, ada di mana-mana, termasuk membantu keluar Djoko 2009 dan masuk ke Indonesia, termasuk urus paspor karena dibantu," ujarnya.
Taufik berharap semua aparat yang terlibat membantu Djoko dapat diungkap dan diberikan sanksi. "kita jangan naif, siapa aja yang terlibat dalam hal buat paspor. Kita harap ada pembersihan, jangan sampai jaringan mafia kuasai kita semua," ujarnya
Gandeng Kejaksaan dan Imigrasi, Bea Cukai Siap Optimalkan Pengawasan
Bea Cukai kembali jalin sinergi dengan Kejaksaan dan Imigrasi untuk meningkatkan fungsi pengawasan. Kegiatan ini dilakukan di dua wilayah, yaitu di Kudus dan Parepare.
