Memburu Buron Koruptor, Begini Cara yang Disarankan Pakar | Halaman 2
Memburu Buron Koruptor, Begini Cara yang Disarankan Pakar
https://asset.viva.co.id/appasset-2018/mobile-2018/img/logo-bbc.jpg?v=8.7.23

Memburu Buron Koruptor, Begini Cara yang Disarankan Pakar

Selasa, 14 Juli 2020 | 08:18 WIB
https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2020/07/14/5f0cfc51c185a-memburu-buron-kuroptor-seperti-djoko-tjandra-dan-sjamsul-nursalim-apa-cara-yang-paling-ampuh_663_382.jpg
Photo :
  • bbc

BBC Indonesia

Singapura menjadi salah satu negara yang dipilih untuk menyimpan uang hasil kejahatan buron koruptor dari Indonesia karena "mereka paham skema-skema restrukturisasi bisnis untuk mengelabui otoritas terkait".

"Kalau ditanya apakah Singapura itu destinasi [favorit buron koruptor], saya bilang tergantung, karena aturan [moneter] di Singapura itu lebih ketat dari Indonesia," kata Paku.

"Kalau dari beberapa perkara seperti kasus Gayus Tambunan dan kasus Maria Pauline Lumowa ini, mereka ada juga aliran uang ke Singapura karena orang-orang ini paham skema-skema restrukturisasi [bisnis atau utang fiktif], jadi mereka tidak bawa uang secara cash ke Singapura," ujar Paku.

"Ini tidak cuma terjadi di Singapura, [buron koruptor biasa membawa uangnya] ke Hong Kong, Seychelles, British Virgin Islands. Kenapa Singapura? Mungkin karena kalau dari jarak juga dekat [dari Indonesia]."

Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru, Jakarta, senilai Rp1,7 triliun lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Sjamsul Nursalim, tersangka kasus korupsi BLBI Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI); Samadikun Hartono, tersangka korupsi BLBI Bank Modern; dan tersangka korupsi Cessie Bank Bali, Djoko Tjandra; adalah beberapa buron yang dikabarkan pernah bermukim di Singapura setelah lari dari Indonesia.

Kurnia Ramadhana dari ICW mengatakan, payung hukum internasional yang memungkinkan negara-negara di dunia untuk bekerja sama dalam memburu koruptor sudah tersedia melalui Konvensi Anti-Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau UNCAC.

"Sebenarnya payung hukum internasional sudah ada, dalam kesepakatan UN Convention Against Corruption pada tahun 2003, di mana salah satu pasal dalam kesepakatan itu meminta agar suatu negara yang diduga ada buronan [koruptor] di sana, untuk membantu negara yang sedang melakukan pencarian. Itu payung hukum globalnya," kata Kurnia.

"Tapi memang kendala utama, tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain, adalah bagaimana membangun atau menjalin MLA atau kerja sama hukum timbal balik pidana. Namun kalau bicara MLA kan bukan penangkapan, sehingga membutuhkan juga instrumen perjanjian ekstradisi."

Perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia telah dibahas sejak tahun 1970-an.

Pembahasan rancangan perjanjian ekstradisi sendiri telah ditandatangani oleh pemimpin kedua negara pada tahun 2007 di Bali, namun ini tidak akan efektif jika belum diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan lewat pesan singkat kepada BBC Indonesia bahwa agenda ratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura belum ada.

"Komisi I pasti akan segera membahas jika ditugaskan oleh pimpinan DPR. Setahu saya ratifikasi tersebut belum masuk DPR, silahkan dicek," kata Abdul Kharis.

Ketika ditanya kenapa belum diprioritaskan, Abdul mengatakan, "Ya nggak tahu."

"Yang pasti sampai saat ini Komisi I tidak punya pembahasan ratifikasi yang berhenti."

Menurut Hikmahanto Juwana, perjanjian ekstradisi tersebut diikuti oleh kerja sama pertahanan antara kedua negara, atau DCA, di mana pemerintah Singapura meminta agar sebagian wilayah di sekitar Sumatera dan Kepulauan Riau dapat dipakai untuk latihan militer.

"Waktu mau dilihat isi perjanjian DCA itu, rakyat ramai-ramai mengatakan `Wah ini sih menguntungkan Singapura, masak kedaulatan tanah [air] itu digadaikan dengan para pelaku kejahatan`, tidak mau mereka. Akhirnya isunya menjadi ramai, sehingga surat Presiden [Susilo Bambang Yudhoyono] ke DPR saat itu untuk minta agar [perjanjian ekstradisi] ini diratifikasi tidak dikirim," jelasnya.

Sejauh ini, Indonesia baru tercatat memiliki perjanjian ekstradisi dengan tujuh negara yakni China, Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hong Kong, dan Korea Selatan.

Saksikan Juga