- ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani angkat bicara mengenai pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dia menilai, persoalan intinya bukan pada pembentukan dan pembubaran sebuah satuan tugas, namun yang diperlukan adalah kejelasan peta jalan penanganan pandemi COVID-19.
Menurut Netty, penanganan pandemi ini membutuhkan kebersamaan berbagai sumber daya sebagai instrumen perang melawan COVID-19. Masyarakat akan melihat sejauh mana pembubaran gugus tugas yang kemudian diganti dengan pembentukan satgas, benar-benar mampu ‘mengerem’ lonjakan kasus COVID-19 yang semakin eksponensial.
"Jangan sampai publik melihat bahwa penanganan oleh pemerintah hanya sekadar ganti istilah, ganti lembaga, menambah jubir dan influencer, tetapi COVID-19 di Indonesia tetap tidak teratasi, bahkan sekarang sudah menyalip kasus positif di negara asalnya," kata Netty, kepada wartawan, Rabu, 22 Juli 2020
Politikus PKS ini menambahkan, sebelum dibentuk Komite, posisi Gugus Tugas sangat strategis karena memegang rentang kendali koordinasi antar Kementerian dan Lembaga. Sekarang, dengan posisi Gugus Tugas yang hanya bagian kecil di dalam struktur Komite, makin jelas terlihat bahwa kebijakan pemerintah cenderung menitikberatkan pada masalah ekonomi bukan kesehatan.
"Pantas saja, keberpihakan anggaran untuk sektor kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini terasa setengah hati. Dampaknya, rumah sakit kewalahan karena kurangnya daya dukung sarana, alat dan bahan kesehatan sehingga tenaga kesehatan berguguran satu per satu," kata Netty
Kondisi di masyarakat juga saat ini semakin memprihatinkan. Pembangkangan masyarakat seperti mengabaikan protokol kesehatan, menolak dijemput ke layanan kesehatan, menolak anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol COVID-19 menjadi pemberitaan sehari-hari.
Netty meminta pemerintah tidak bermain-main dengan COVID-19. Pemerintah diminta membuat kebijakan berbasis kesehatan dan meyakinkan masyarakat dengan menunjukkan kekuatan.
"Jangan salahkan publik jika banyak yang berpendapat kebijakan pemerintah mengarah pada herd immunity, membiarkan rakyatnya kewalahan menghadapi COVID-19 karena kontraksi ekonomi menjadi pilihan untuk diselamatkan," ujarnya
