Bawaslu Cemaskan Politik Uang Lebih Gencar di Pilkada 2020

Bawaslu Cemaskan Politik Uang Lebih Gencar di Pilkada 2020

Jumat, 24 Juli 2020 | 17:06 WIB
Kondisi ekonomi sedang buruk berpotensi besarnya iming-iming uang.
 Ilustrasi Pilkada
Photo :
  • D.A. Pitaloka (Malang)

Ilustrasi Pilkada

VIVA – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengkhawatirkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 akan berkurang. Penurunan partisipasi masyarakat karena masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi terpuruk.

Di sisi lain kondisi ekonomi yang memburuk ini membuka ruang akan politik uang di Pilkada serentak 2020. Meskipun sanksi politik uang sudah diatur Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara tegas, di mana pemberi dan penerima bisa dikenakan sanksi pidana.

“Ini tantangan berat bagi kita di dalam Pilkada 2020. Apakah politik uang ini akan semakin subur atau politik uang ini bisa berkurang sangat tergantung pada bagaimana masyarakat memaknai pilkada di tengah pandemi COVID-19,” kata Dewi dalam keterangan resmi Bawaslu, Jumat 24 Juli 2020.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu ini menjelaskan, Undang Undang Pilkada saat ini pengaturan subjek setiap orang dapat lebih menjangkau terhadap pelaku politik uang. Sementara itu, subjek seperti pelaksana kampanye, peserta kampanye, tim kampanye, petugas kampanye sangat terbatasi, dan menyulitkan dalam pembuktian. 

Berita Terkait :
Saksikan Juga