Ketua KPU Klaim Negatif COVID-19 meski Seorang Pegawainya Terjangkit
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan bahwa pihaknya langsung melakukan tes swab terhadap seluruh pegawainya di Jakarta setelah terdapat satu staf KPU yang terkonfirmasi positif Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Kantor KPU juga masih ditutup sementara dan dilakukan sterilisasi.
“Untuk saya sendiri, kemarin sudah melakukan tes swab dan hasilnya keluar negatif,” kata Arief saat memantau pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di rumah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jalan Jemursari Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu, 26 Juli 2020.
Staf KPU dimaksud mengikuti tes swab dan diketahui hasilnya positif COVID-19 pada Senin lalu, 20 Juli 2020. Keesokan harinya, Arief mengeluarkan kebijakan agar seluruh pegawai bekerja dari rumah atau work from home. “Dan kita lakukan sterilisasi seluruh area gedung (KPU), dari lantai 1 sampai lantai 4,” katanya.
Baca: Baru Mau Diluncurkan Web Baru KPU untuk Pilkada Diserang Hacker
Sejak Rabu, 22 Juli 2020, secara bergiliran tes swab dilakukan terhadap seluruh pegawai KPU. Setiap hari, sebanyak 250 pegawai yang dites dan ditargetkan seluruh pegawai sudah selesai dites selama tiga hari. “Sekarang masih berproses dan kita masih menunggu hasil tes swabnya,” ujar Arief.
Mantan Ketua KPU Jatim itu sebelumnya menjelaskan bahwa staf yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu berstatus staf ahli dan baru bertugas di KPU dua pekan lebih. Ia terkonfirmasi positif setelah melakukan tes swab di Pusat Kesehatan Masyarakat Tebet, Jakarta, pada Jumat lalu, 17 Juli 2020.
Pegawai tersebut diduga terpapar COVID-19 dari istrinya, yang lebih dulu dinyatakan positif oleh dokter. Keduanya saat ini tengah melakukan isolasi. “Dan 14 hari ke depan akan dilakukan tes selanjutnya,” kata Arief.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
