- VIVAnews/Suparjo Ramalan
VIVA - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menghentikan Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud dengan anggaran Rp595 miliar yang menjadi polemik. Menurutnya, program tersebut tidak tepat.
“Pembelajaran jarak jauh (PJJ) tahap pertama hasil evaluasi masih bermasalah, tiba-tiba muncul POP dengan nilai setengah triliun,” kata Retno di ILC, Selasa, 28 Juli 2020.
Baca juga: PGRI Minta Program Organisasi Penggerak Menteri Nadiem Ditunda
Retno menjelaskan program POP merupakan program turunan dari Merdeka Belajar. Dan program tersebut sudah menjadi komoditas dagang sebuah perusahaan, yang pemiliknya merupakan salah satu pembisik Menteri Nadiem.
“Saya khawatir pendiksaan jadi komoditas dagangan. Dengan begitu pendidikan akan menjadi mahal, padahal sesuai konstitusi pendidikan adalah hak dan kebutuhan seluruh warga negara,” katanya.
Belum lagi tiba-tiba muncul Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation sebagai penerima sebagian besar dana POP. Menurutnya, tidak ada juklak maupun juknis seperti apa yang dinyatakan Menteri Nadiem mengenai kedua lembaga tersebut akan membiayai program secara mandiri.
“Kami tidak melihat skema pembiayaan mandiri. Seperti yang dinyatakan Mendikbud. Saya baca juklak, juknis bulak balik tidak ada penganggaran mandiri. Kok menyalahi aturan sendiri,” katanya.
Daripada polemik POP ini terus berkembang dan membahayakan hak dasar anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan, ia menyarankan program ini dihentikan. Dan anggarannya dialihkan untuk pendidikan jarak jauh di masa pandemi COVID-19.
“Alihkan anggaran, fasilitasi anak-anak di daerah yang tidak bisa melakukan pembelajaran daring. Gratiskan internet semasa PJJ. Siapkan kurikulum yang tepat. Petakan masalah PJJ. Ini masalah di depan mata, jutaan anak terkurung dan tersiksa karena PJJ. Kita berdoa anak anak tidak stres di rumah,” katanya.
