Kini Jadi Pengacara Djoko Tjandra, Intip Sepak Terjang Otto Hasibuan

Kini Jadi Pengacara Djoko Tjandra, Intip Sepak Terjang Otto Hasibuan

Selasa, 4 Agustus 2020 | 00:04 WIB
Otto punya segudang pengalaman dalam mengawal kliennya.
Pengacara Djoko Tjandra, Otto Hasibuan (kanan). (Foto ilustrasi)
Photo :

Pengacara Djoko Tjandra, Otto Hasibuan (kanan). (Foto ilustrasi)

VIVA – Otto Hasibuan ditunjuk menjadi Pengacara Djoko Tjandra. Nah, kiprah Otto Hasibuan ini selalu mendampingi perkara yang lagi disorot publik seperti kasus ‘kopi sianida Mirna’ hingga kasus BLBI.

Memang, Otto sudah berprofesi sebagai advokat sekitar 30 tahun lebih. Berbagai pengalaman organisasi pernah digelutinya, yakni Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) selama dua periode yakni periode 2005-2010 dan periode 2010-2015.

Berikut perkara besar yang pernah ditangani oleh Otto dari kopi Mirna, kasus BLBI, kasus e-KTP hingga melaporkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Kini, Otto diminta dampingi Djoko Tjandra yang ditangkap Bareskrim Polri pada Kamis, 30 Juli 2020.

1. Kopi sianida Mirna

Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso (kiri) didampingi Penasihat Hukumnya Otto Hasibuan (kedua kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tahun 2016, Otto Hasibuan dipercaya untuk menjadi pengacara terdakwa Jessica Kumala Wongso yang dituduh membunuh secara berencana terhadap Wayan Mirna Salihin alias Mirna.

Saat itu, Otto sempat meragukan kalau Mirna tewas akibat racun sianida yang dilarutkan ke es kopi Vietnam yang diminumnya. Justru, ia menduga jika zat sianida berasal dari buah apel yang dimakan Mirna saat sarapan.

Atas perbuatannya, Jessica dihukum 20 tahun penjara karena dinyatakan terbukti membunuh Mirna melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Baca selengkapnya di sini

2. Kasus e-KTP Setya Novanto 

Setya Novanto saat sidang perdana E-KTP.

Otto sempat mengundurkan diri menjadi pengacara mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto yang terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan elektronik KTP pada 2017. Alasannya, Novanto dianggap tidak kooperatif.

“Setelah saya tangani perkara tersebut (e-KTP), dalam perjalanannya, antara kami dengan Setya Novanto, saya melihat belum ada kesepakatan, tak ada kesepakatan yang jelas tentang tata cara penanganan satu perkaranya. Sehingga kalau tidak ada kesepakatan yang pasti dan jelas tentang suatu perkara tata caranya, maka itu bisa menjadi kerugian bagi dia dan saya," kata Otto.

Berita Terkait :
Saksikan Juga