456 Pegawai Negeri Melanggar Netralitas, KASN: Sanksinya Tebang Pilih
- vstory
VIVA – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merilis data mengenai Aparatur Sipil Negara yang melanggar netralitas. KASN mencatat per 31 Juli 2020, ada 456 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas.
Dari jumlah itu baru sekitar 54,9 persen yang ditindaklanjuti sanksinya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Ketua KASN Agus Pramusinto menyampaikan pengawasan netralitas ASN selama ini terkendala pada penjatuhan sanksi oleh PPK yang masih tebang pilih.
Agus mengatakan regulasi berlaku, rekomendasi dari KASN atas pelanggaran netralitas ASN kemudian diteruskan kepada PPK yang dijabat oleh Menteri, Kepala Badan, Gubernur, Bupati maupun Wali Kota untuk ditindaklanjuti.
“Penjatuhan sanksi yang masih tebang pilih dan terkesan ditunda-tunda oleh PPK menjadi kendala dalam penegakan netralitas ASN, terbukti hingga saat ini baru sekitar 54,9 persen rekomendasi KASN yang sudah ditindaklnajuti oleh PPK,” kata Agus, Rabu, 5 Agustus 2020.
Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa saat ini yang luput dari sistem pengawasan netralitas ASN adalah pemberian sanksi kepada PPK yang tak menindaklanjuti rekomendasi KASN.
Menurut dia perlu mekanisme pemberian sanksi bagi PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari KASN. Pemberian sanksi bagi PPK ini akan memperkuat sistem pengawasan netralitas ASN kedepannya
“Dalam penguatan pengawasan netralitas ASN, kita luput bahwa perlu memberikan sanksi bagi PPK yang tidak melaksanakan rekomendasi dari KASN dalam hal pelanggaran netralitas ASN maupun hal lainnya yang berkaitan dengan tupoksinya,” imbuhnya.
Mendagri Sebut 240 ASN Terbukti Langgar Aturan Netralitas di Pemilu 2024
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kalau ratusan aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti melanggar netralitas pada Pemilu 2024, tercatat sebanyak 240 ASN
