Mahfud: Insentif Tenaga Kesehatan Akan Ditransfer ke Rekening Pribadi
- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengakui, hingga saat ini proses pencairan insentif bagi para tenaga kesehatan atau nakes, yang turut menangani para pasien COVID-19, belum seluruhnya cair.
"Memang belum semua insentif bagi para nakes itu cair. Karena perlu pengurusan masalah administrasi," kata Mahfud dalam telekonferensi, Sabtu, 8 Agustus 2020.
Hal itu karena proses dan mekanisme terkait validasi data para nakes tersebut, yang umumnya dilakukan oleh pihak rumah sakit tempat mereka bertugas, kerap membutuhkan waktu dalam upaya perampungannya.
Baca juga: Polisi: Gilang Mengaku Terangsang Lihat Orang Dibungkus Kain Jarik
"Seperti misalnya harus diketahui dulu dokternya siapa, menangani pasien di mana, dan lain sebagainya. Sehingga para RS kan juga butuh waktu untuk proses melaporkan data-data tersebut," ujarnya.
Karena itu, pada rapat minggu lalu, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah pun akhirnya telah menemukan cara lain, demi mempercepat pencairan dan penyaluran insentif bagi para nakes yang menangani para pasien COVID-19 tersebut.
Nantinya, lanjut Mahfud, insentif itu akan langsung ditransfer oleh pihak pemerintah secara langsung, ke nomor rekening masing-masing milik para nakes itu.
Meski demikian, Mahfud menegaskan, hal tersebut tentunya juga harus dilengkapi dengan langkah penyerahan data yang dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada pemerintah, sebagai bukti keterlibatan langsung para nakes itu dalam menangani pasien-pasien COVID-19.
"Sehingga bagi para dokter, penyaluran uangnya disalurkan ke masing-masing individu, asal datanya jelas dan ada keterangan dari RS soal datanya ini," kata Mahfud.
Mahfud menambahkan, "Nah di dalam data itu kan ada nomor rekeningnya berapa, nanti lah (insentifnya) ditransfer langsung oleh pemerintah ke rekening pribadinya.”
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
