- VIVAnews/Nur Faishal
VIVA – Rencana Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menggelar konser 'Era Normal Baru' di area wisata Pintu Langit Prigen, Kabupaten Pasuruan, disambut kritik dari banyak pihak. Epidemiolog menyebut rencana itu kontradiktif dengan kebijakan pemutusan rantai penularan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
"Ini memang aneh, ada kebijakan dan ada keputusan yang kontradiktif dengan konsep pemutusan rantai penularan COVID-19. Jelas COVID-19 ini, kan, tidak boleh ada kerumunan," kata pakar epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya, Windu Purnomo, dihubungi wartawan, Kamis, 27 Agustus 2020.
Windu mengingatkan, area wisata Pintu Langit Prigen masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan yang dalam peta risiko penularan berstatus zona oranye. Artinya, tingkat penyebaran COVID-19 di daerah itu masih tinggi. Meski ada pengurangan kapasitas dari kapasitas normal, untuk mengendalikan ribuan penonton yang hadir bukan hal mudah.
Baca: Jokowi Ungkap 70 Persen Masyarakat di Satu Provinsi Abai Pakai Masker
Konser itu akan digelar secara langsung pada 12 September. Dua artis kesohor diundang untuk manggung di wisata yang dikelola Gus Ipul, yaitu Ari Lasso dan pedangdut Via Vallen. Luna Maya akan hadir sebagai pembawa acara. Konser itu diklaim sebagai konser pertama digelar di Indonesia di masa kenormalan baru.
Khofifah sebelumnya mengatakan, konser itu adalah uji coba pertama setelah banyak daerah berbulan-bulan dikungkung Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena masih di masa pandemi maka protokol kesehatan diterapkan ketat. Penonton dibatasi 1.200-1300 orang dan pembelian tiket hanya bisa dilakukan secara daring.
Gus Ipul mengatakan, untuk mengakomodasi warga yang ingin menonton tapi tidak kebagian tiket, pihaknya menyiapkan chanel khusus di YouTube yang menyiarkan secara langsung jalannya konser. Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta bantuan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di lokasi konser.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
