WNI Dilarang Masuk ke Puluhan Negara, PKS: Harus Direspons Serius
- Dok. PKS
VIVA – Fraksi Partai Keadilan Sejahteran (PKS) setuju, jika Presiden Joko Widodo mengutamakan kesehatan dibanding ekonomi, dalam mengatasi pandemi COVID-19. Apalagi saat ini, angka kasus positif terus meningkat, dan puluhan negara mengeluarkan peringatan perjalanan untuk warganya tidak ke Indonesia.
Seperti Amerika Serikat hingga Malaysia, sudah membatasi warganya untuk masuk ke Indonesia. Bahkan negara negara tersebut juga melakukan pembatasan bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk masuk wilayah mereka dengan alasan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, meminta kepada pemerintah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Soal 59 negara yang melarang WNI masuk negaranya harus menjadi introspeksi dan cambuk agar pemerintah untuk terus bekerja keras menyelamatkan rakyat.
"Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat dari pandemi COVID-19. Soal ekonomi, diplomasi, adalah prioritas sekian. Bahwa 59 negara menutup diri dari WNI untuk masuk itu realitas yang harus direspons serius dengan meningkatkan proteksi dan penyelamatan meluasnya wabah COVID di dalam negeri," kata Jazuli melalui keterangan tertulis, Rabu, 9 September 2020.
Baca juga: AS Larang Warganya ke Indonesia
Menurut Jazuli, prioritas pemerintah yang terlalu economic heavy justru berpotensi mengorbankan nyawa rakyat. Akibat tidak fokus pada penyelamatan rakyat dampak ekonominya malah kian parah nantinya. Bahkan kini banyak negara yang melarang WNI masuk karena protokol kesehatan dinilai tidak optimal mencegah meluasnya penyebaran virus corona.
“Fraksi PKS meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan nyawa rakyat. Nyawa rakyat adalah nomor satu. Ekonomi tidak akan bangkit jika rakyat sakit,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengingatkan pemerintah untuk memakai anggaran negara secara bijaksana dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Anggaran itu juga harus benar-benar bisa memastikan bahwa kesehatan rakyat menjadi yang utama.
“Setiap rupiah yang mengalir dari APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Mari kita fokus lindungi kesehatan rakyat. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, harus fokus, tidak boleh ada penumpang gelap,” katanya.
Ia memastikan, PKS senantiasa berkomitmen untuk memberi solusi atas setiap permasalahan bangsa sekaligus mengutamakan kepentingan umat dan rakyat. “Karena PKS bukan eksekutif, bukan berarti kami harus diam. Tetapi kami berupaya mencari rumusan-rumusan terbaik untuk memberi tawaran solusi alternatif bagi pemerintah,” katanya.
Sebelumnya, muncul kritik lantaran penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo terlalu menekankan pada sektor ekonomi. Belakangan, Presiden membuat pernyataan bahwa persoalan kesehatan harus diatasi untuk bisa memperbaiki ekonomi berikutnya.
"Sekali lagi kalau penanganan COVID-19 baik, kalau kesehatan baik, ekonominya juga akan membaik," kata Jokowi, Senin, 7 September 2020. (lis)
