Politikus PKS Protes Keras Jokowi Tunjuk Luhut Tangani COVID-19

Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher
Sumber :
  • VIVA.co.id/Adi Suparman

VIVA – Langkah Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan penyebaran COVID-19 di sembilan provinsi prioritas menjadi perhatian publik. 

Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengatakan, meskipun itu hak prerogatif presiden, penunjukan Luhut kontras dengan pernyataan Kepala Negara yang lebih memprioritaskan kesehatan daripada ekonomi. Luhut adalah menteri yang membidangi sektor ekonomi, bukan kesehatan.

"Kenapa yang ditunjuk adalah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tidak bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan? Bukankah beberapa waktu lalu Presiden menyampaikan akan memprioritaskan kesehatan dibanding pemulihan ekonomi?" gugat Netty kepada wartawan, Kamis, 17 September 2020.

Baca: Puncak Gelombang Pertama COVID-19 di Indonesia Dinilai Tak Berujung

Pemerintah memang harus cepat tanggap merespons perkembangan pandemi di sembilan provinsi itu. Namun, katanya, setiap kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi setiap elemen terkait. 

Seharusnya, menurut Netty, Kementerian Kesehatan menjadi yang terdepan dan memimpin penanganan pandemi. Pemerintah tidak akan dapat membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait tidak diberi kewenangan luas untuk menjalankan kewenangannya.

Persoalan sektor kesehatan, katanya, masih banyak yang belum tertangani dengan baik. Kasus penularan COVID-19 per 16 September mencapai rekor baru, yakni 3.963 orang.

Dukungan dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan pun masih minim, sebagaimana ditunjukkan dengan kurangnya alat pelindung diri, kapasitas rumah sakit, ketersediaan alat dan bahan tes, jumlah laboratorium, dan upaya pengembangan vaksin.

Jokowi Inaugurates Gumbasa Dam with Total of IDR 1.25 Trillion

"Ini seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis," katanya.

Netty menuntut pemerintah segera menunjukkan aksi dan bukti bahwa pandemi memang ditangani dengan baik. "Keselamatan rakyat menjadi prioritas dan penunjukan personal penanggung jawab didasari pertimbangan terbaik, bukan asal tunjuk. Saya menunggu greget pemerintah,” ujarnya. (ren)

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Beberkan 3 Nepotisme Jokowi
Presiden Jokowi Buka Puasa Bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju

Jokowi Enggak Bahas Pemerintahan Prabowo saat Buka Puasa Bersama Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan buka puasa bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. Tampak, Wakil Presiden Mar

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024