Lelang Jabatan Sekretaris Jenderal DPD Dinilai Bermasalah

Lelang Jabatan Sekretaris Jenderal DPD Dinilai Bermasalah

Sabtu, 19 September 2020 | 01:00 WIB
DPD menggelar lelang jabatan sekretaris jenderal.
Gedung MPR, DPR dan DPD. (Foto ilustrasi).
Photo :
  • vivanews/Andry

Gedung MPR, DPR dan DPD. (Foto ilustrasi).

VIVA - Proses seleksi terbuka (lelang) jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dianggap bermasalah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Proses lelang jabatan Sekretaris Jenderal DPD RI bermasalah karena tidak sesuai UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3) dan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib (Tatib DPD RI)," kata Anggota DPD, Intsiawati Ayus, saat dihubungi, Jumat, 18 September 2020.

Baca juga: Anggota DPD Ungkap Pengalaman Naik Batik Air tanpa Physical Distancing

Menurut Ayus, jika mengacu pada Pasal 414 ayat (1) UU MD3, Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan Sekretariat Jenderal DPD, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diusulkan oleh pimpinan lembaga masing-masing sebanyak tiga orang kepada presiden.

Berita Terkait :
Saksikan Juga
Artikel Terpopuler