Gatot Nurmantyo Beberkan Alasan Dirinya Dicopot dari Panglima TNI
- ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
VIVA – Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, menceritakan kembali latar belakang dicopotnya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Gatot mengungkap salah satu alasan dicopot sebagai Panglima TNI karena menyelenggarakan nonton bareng (nobar) film sejarah gerakan komunisme di Indonesia, yakni film G30S/PKI. Tiap tanggal 30 September, memang akan selalu diingat sebagai peristiwa pembunuhan oleh PKI.
“Pada saat saya menjadi Panglima TNI, saya perintahkan jajaran untuk menonton (film) G30S/PKI,” kata Gatot dikutip dari YouTube Hersubeno Point pada Rabu, 23 September 2020.
Baca juga: Banyak Dimusuhi, Gatot Nurmantyo: KAMI Itu Tak Bisa Dihapus
Saat itu, Gatot mengaku punya sahabat dari salah satu partai. Namun, Gatot tidak menyebutkan nama sahabatnya itu. Menurut dia, sahabatnya sudah mengingatkannya agar setop rencana nonton film G30S/PKI. Jika dilanjutkan rencana tersebut, maka posisinya sebagai Panglima TNI terancam.
“Saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai saya sebut saja PDIP menyampaikan, Pak Gatot hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi saya gas karena ini (komunisme) benar-benar berbahaya. Dan benar, saya diganti,” ujarnya.
Di samping itu, Gatot mengamati tentang kemungkinan-kemungkinan gerakan PKI gaya baru bangkit di negeri ini sejak 2008. Karena, seluruh pelajaran tentang sejarah G30S/PKI ditiadakan sejak tahun 2008.
“Ini suatu hal yang paling berbahaya. Saya dapat informasi sehingga saya memaksakan membungkus semua gerakan ini dengan proxywar. Belum saatnya saya membuka bahwa itu adalah gerakan mereka. Memang, gerakan ini tidak bisa dilihat bentuknya tapi dirasakan bisa,” jelas dia. (ase)
Panglima TNI Putuskan untuk Mengubah Sebutan KKB Menjadi OPM
Ia mengingatkan, bahwa ada perubahan istilah ini tak bisa sukses jika hanya dijalankan oleh TNI saja, seluruh lembaga negara harus solid mengganti istilah KKB menjadi OPM
