Sumber :
- ANTARA FOTO/Adhitya Hendra
VIVA.co.id
- Masih ditemukan tak tepatnya penyaluran beras miskin (raskin) dan program bantuan lainnya dari pemerintah. Aparat desa mengadukan soal tak tepatnya penyaluran program beras miskin dan bantuan lain diduga dipicu oleh tak akuratnya data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Itu disampaikan anggota Fraksi Golkar M Misbakhun menceritakan hasil resesnya di daerah pemilihan, Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Itu disampaikan anggota Fraksi Golkar M Misbakhun menceritakan hasil resesnya di daerah pemilihan, Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
"Para kepala desa juga heran dengan data yang digunakan oleh BPS dasarnya apa? Karena para kepala desa merasa tidak pernah dilibatkan dalam pencatatan tersebut," kata Misbakhun dalam keterangan persnya, Kamis 7 Mei 2015.
Sejumlah desa yang dikunjungi oleh Misbakhun adalah Desa Keajapanan, Desa Wonosari, Desa Karang Rejo, Desa Legok, Desa Carat, dan Desa Gempol. Semuanya di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.
Kepada para perangkat desa, Misbakhun berjanji bahwa permasalahan tersebut akan disampaikan kepada unsur pimpinan BPS sebagai pihak yang bertanggung jawab soal basis data rakyat miskin penerima BLT dan raskin. Tujuannya, supaya segera dilakukan pendataan ulang dan validasi yang akurat atas para penerima BLT dan Raskin.
"Saya akan meminta Komisi XI DPR RI untuk segera memanggil Kepala BPS pada masa sidang mendatang untuk membahas permasalahan data penerima BLT dan Raskin tersebut," kata Misbakhun, Politikus Partai Golkar yang duduk di Komisi XI DPR RI.
Lebih lanjut, pria yang juga duduk di Baleg DPR RI itu mengatakan, pihaknya hanya berharap agar jangan sampai penyaluran BLT dan Raskin tidak tepat sasaran hanya gara-gara data yang tidak akurat. Padahal, hal itu merupakan salah satu program andalan Pemerintah demi melaksanakan kehidupan kebangsaan yang berkeadilan sosial.
"Jangan ada lagi data tak akurat. Jangan ada program jaring pengaman sosial tersebut menjadi program tidak mengena pada tujuan awalnya. Yaitu membantu masyarakat miskin untuk bisa tetap menjaga kelangsungan hidupnya akibat gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok," kata Misbakhun.
Untuk diketahui, DPR RI memang sedang berada di dalam masa reses, yang dimanfaatkan oleh anggota Parlemen untuk melakukan penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan tatap muka dengan konstituen di daerah pemilihannya. Seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi salah satu dasar bagi DPR ketika kembali beraktivitas di Parlemen, untuk dikomunikasikan serta dicarikan solusinya bersama Pemerintah.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Para kepala desa juga heran dengan data yang digunakan oleh BPS dasarnya apa? Karena para kepala desa merasa tidak pernah dilibatkan dalam pencatatan tersebut," kata Misbakhun dalam keterangan persnya, Kamis 7 Mei 2015.
