- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id - Kepala Program Studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) GICI Ikhsan Faturahman, mempertanyakan dasar hukum penonaktifan perguruan tingginya oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi.
Menurutnya, Kemeristek Dikti tidak menunjukkan telah melalui prosedur yang benar dalam penonaktifan tersebut.
"Katanya pemerintah punya prosedur, kami pertanyakan kenapa penonaktifan ini tidak melalui prosedurnya," kata Ikhsan, Senin 5 Oktober 2015.
Akibatnya, kini pihaknya menjadi terkesan seperti perguruan tinggi yang abal-abal. "Karena kata penonaktifan ini, terkesan kampus kami ini abal-abal, bodong," katanya.
"Seolah kata (penonaktifan) ini seperti teror, terkesan ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh kementerian."
Baca Juga:
Kepala Prodi yang lain, Khrisna Sujana menyampaikan bahwa sampai saat ini GICI masih menjalankan aktivitas perkuliahannya seperti biasa. Walaupun ada keputusan penonaktifan itu.
"Sejauh ini tidak berubah, tetap proses pembelajaran. Tidak ada perubahan. Tapi kalau masalah dengan Dikti, akan kami selesaikan," kata Khrisna.
Mengada-ada
Selain kampus pusat di Depok, GICI diketahui memiliki kampus lain yang berada di Bekasi, Jakarta Selatan, dan Bogor. Kemenristek Dikti menganggap perkuliahan GICI di luar kota Depok itu melanggar peraturan tentang penyelenggaraan program studi di luar domisili perguruan tinggi itu.
Kuasa hukum GICI, Yusril Ihza Mahendra menganggap GICI tidak melanggar peraturan mengenai penyelenggaraan perkuliahan di luar domisili. Menurutnya, wilayah-wilayah di perbatasan masih dalam satu lingkup domisili.
"Kalau kita buka peta, kota-kota itu berbatasan dengan Depok. Kecuali, kalau dibuka di Jakarta Utara, atau Kepulauan Seribu. Alasannya Dikti itu mengada-ngada," ujar Yusril. (asp)
Tak Di-reshuffle, Menristekdikti Beberkan Terobosannya
Presiden Jokowi hari ini mengumumkan reshuffle sejumlah menteri.
