Sumber :
- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo masih tak serius menjawab soal rencana perombakan kabinet atau reshuffle. Meskipun potensi reshuffle tersebut tak ditepis presiden.
"Bisa bulan satu, bulan dua, bulan tiga, bulan empat, terus," kata Presiden Jokowi menanggapi soal reshuffle setelah acara santap malam bersama wartawan kepresidenan di Istana Negara Jakarta, Jumat 8 Januari 2016.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Bisa bulan satu, bulan dua, bulan tiga, bulan empat, terus," kata Presiden Jokowi menanggapi soal reshuffle setelah acara santap malam bersama wartawan kepresidenan di Istana Negara Jakarta, Jumat 8 Januari 2016.
Kabar perombakan kabinet sejak akhir tahun hingga saat ini masih hangat. Pasalnya, selain adanya partai yang merapat ke pemerintahan, sejumlah menteri dinilai tidak cakap kinerjanya. Belum lagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mempublikasikan evaluasi kementerian lembaga dan pemerintah provinsi.
Sebelumnya Jokowi mengatakan semua menteri sudah bekerja keras, namun untuk tingkat kepuasan hanya presiden sendiri yang mengetahui. Pun soal hak kocok ulang kabinet diingatkannya sebagai hak penuh presiden.
Belakangan tersebar pula informasi nama-nama menteri yang rencananya akan digeser posisinya maupun dicopot dari Kabinet Kerja. Sebagai contoh, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan disebut akan menjadi menteri utama membawahi seluruh menteri koordinator. Sementara jabatannya saat ini akan diisi Johnny Lumintang.
Rini Soemarno, dikabarkan akan digeser ke Kementerian Perhubungan. Selain itu, dua pos kementerian yang diduduki kader Partai NasDem juga dikabarkan akan lepas yakni Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteri Pertanahan Ferry Mursyidan Baldan.
Namun Jokowi tetap irit bicara soal perombakan kabinet itu. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kabar perombakan kabinet sejak akhir tahun hingga saat ini masih hangat. Pasalnya, selain adanya partai yang merapat ke pemerintahan, sejumlah menteri dinilai tidak cakap kinerjanya. Belum lagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mempublikasikan evaluasi kementerian lembaga dan pemerintah provinsi.
