- Moh. Nadlir/VIVA.co.id
VIVA.co.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, organisasi teroris Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) tengah berusaha membangun khilafah di Indonesia. Namun, mereka memiliki problem internal di tingkat elite.
"ISIS di Indonesia nggak kompak," kata Luhut saat berkunjung ke kantor tvOne, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2016.
Luhut menuturkan, ada sejumlah nama yang menjadi pentolan gerakan Islam radikal di Tanah Air. Ada Santoso, Bahrun Naim, juga Aman Abdurrahman dan Abu Bakar Ba'asyir.
"Mereka semua (tokoh elitenya) pengen jadi bos," ujar Luhut.
Meski demikian, kondisi itu tak boleh menyurutkan kewaspadaan pemerintah dan aparat keamanan Indonesia. Buktinya, mereka tetap mampu menebar teror di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
"Pelajaran dari peristiwa kemarin, Al Qaeda atau ISIS mencoba eksis di Indonesia. Tapi hingga kini belum ada pengakuan Indonesia jadi bagian dari khilafah," ujarnya menambahkan.
Pendekatan Lunak
Luhut mengatakan, bahwa penanganan terorisme di Indonesia sejauh ini menggunakan pendekatan yang lunak. Undang-Undang Terorisme pun lebih bersifat preventif. "Kalau dibilang melanggar HAM tidak betul karena ada kontrol," katanya berdalih.
Ia memastikan, tindakan aparat masih ringan. Beda bila dibandingkan dengan Singapura yang menerapkan internal security. Mereka bisa menahan seseorang sepanjang waktu. "Kita masih soft. Dia (Singapura) meniru kita waktu zaman Orde Baru," lanjutnya.
Menurut dia, Indonesia kini menganut negara demokrasi. Sisi yang menjadi ironi, terhadap masalah terorisme justru menjadi kebingungan. "Padahal dengan posisi sebagai negara kepulauan, kita tidak boleh terlalu longgar," tuturnya.
Walaupun begitu, Luhut menegaskan pemerintah memilih cara yang lunak dalam penanganan terorisme. Ia tak mau negeri ini meniru cara Amerika Serikat yang melakukan operasi militer. "Kita lebih ke pendekatan agama, budaya. Karena yang namanya ideologi nggak bisa main bunuh," ujarnya menerangkan.
Mantan Kepala Staf Presiden itu pun menceritakan bahwa ia pernah melarang Presiden Jokowi mengambil tindakan represif. Saat itu, pemerintah Arab Saudi yang memberikan saran kepada Jokowi. "Saya katakan ke Presiden, 'Jangan Pak'. Tapi kalau ada misalnya penyanderaan, harus selesaikan (secara tegas)."
(mus)
