Sumber :
- www.worldbulletin.net
VIVA.co.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah hingga saat ini masih melakukan negosiasi dengan pengusaha pemilik kapal terkait permintaan uang tebusan bagi 10 anak buah kapal yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan sejak Maret lalu.
Baca Juga :
3 WNI Sandera Abu Sayyaf Dibebaskan
"Soal sandera kemarin kita masih negosiasi pengusaha. Kita biarkan saja pengusaha dahulu tapi kita monitor dengan baik," kata Luhut di lapangan Kopassus, Cijantung, Sabtu, 16 April 2016.
Menurut Luhut, pemerintah akan menunggu hasil negosiasi dengan perusahaan tersebut sampai Senin depan. Namun, kata Luhut, negosiasi seperti ini memakan waktu yang lama.
Baca Juga :
Lagi, Seorang WNI Diculik di Perairan Malaysia
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan terlibat dalam masalah tebusan yang diminta kelompok militan Abu Sayyaf .
"Negara tidak boleh terlibat dengan masalah tebusan. Secara prinsip hal ini tidak boleh dilakukan oleh negara," kata Menlu Retno.
Indonesia dikejutkan dengan adanya pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 7.000 ton batu bara dan 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
Saat dibajak kedua kapal dalam perjalanan dari Kalimantan Selatan menuju Batangas di Filipina Selatan, dan tidak diketahui persis kapan kapal dibajak. Pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada 26 Maret 2016, pada saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Negara tidak boleh terlibat dengan masalah tebusan. Secara prinsip hal ini tidak boleh dilakukan oleh negara," kata Menlu Retno.
