- VIVA.co.id/ Zahrul Darmawan.
VIVA.co.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Jenderal TNI (Purnawirawan), Luhut Binsar Pandjaitan, menantang pembuktian ada kuburan massal korban tragedi 1965. Luhut meragukan klaim yang menyebut jumlah korban mencapai ribuan bahkan jutaan orang.
"Ada yang ribut soal yudisial non yudisial. Kalau tidak (ada) alat bukti? Yang bisa membuktikan. Kenapa mesti ribut?" kata Luhut saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu, 20 April 2016.
Luhut mengaku sudah menyinggung persoalan jumlah korban itu pada Simposium Nasional 1965 yang digelar pada 18-19 April 2016. Dia menilai kegiatan itu sudah berjalan dengan baik.
"Sikap pemerintah kita itu ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik," ujarnya.
Meski demikian Luhut tak menampik jika pada saat itu jatuh korban jiwa. Tapi jumlahnya tidak seperti yang disebut-sebutkan sampai 400 ribu apalagi jutaan. "Tidak ada alat bukti sedikit pun yang mengarah ke situ," katanya.
Namun, apabila ada yang mempunyai alat bukti, Luhut sekali lagi mempersilakan mereka untuk menunjukkannya. Bahkan dia tak keberatan jika harus mengeruk tanah tempat korban-korban itu terpendam.
"Saya malah minta kalau ada yang punya alat bukti kita lihat, kita gali kuburan massalnya. Jadi jangan hanya dengan wacana saja. Desakan minta maaf? Minta maaf ke siapa? Korban yang mana? Ya silakan kalau ada yang bisa katakan sampai sekian ribu," tuturnya.
Setidaknya enam jenderal senior dan satu orang perwira Angkatan Darat tewas dalam akibat Gerakan 30 September yang terjadi pada 1 Oktober 1965 dini hari. Usai peristiwa berdarah itu, terjadi pembunuhan massal terhadap pimpinan, dan anggota Partai Komunis Indonesia di wilayah Indonesia.
Hingga kini, jumlah pasti dari korban memang masih tidak dapat dipastikan. Sejarawan Barat menyebut angka 500 ribu, sedangkan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Sarwo Edhie Wibowo pernah menyebut angka 3 juta orang.
Penggalian kuburan massal sendiri sudah pernah dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas permintaan keluarga korban. Namun, tempat yang digali hanya beberapa dan belum menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.
